Demokrat Minta Pemerintah Rasional Sikapi Hak Angket

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly
Sumber :
  • VIVAnews/Ahmad Rizaluddin

VIVA.co.id - Sekertaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, pemerintah tak perlu khawatir dengan adanya rencana hak angket terkait keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly.

Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar

Menurut dia, hak angket adalah hak konstitusi yang dimiliki anggota DPR RI untuk melakukan koreksi terhadap pemerintah.

"Sehubungan dengan adanya indikasi campur tangan atau intervensi pemerintah terhadap PPP dan Golkar, yang memunculkan keinginan anggota DPR menggunakan hak angket. Menurut hemat saya perlu kita pahami sebagai upaya konstitusional yang perlu disikapi dengan sikap yang obyektif dan rasional," ujarnya saat dihubungi, Selasa, 17 Maret 2015.

Partai Pendukung Ahok Pakai Janji Tertulis Biar Tak Membelot

Keinginan anggota DPR untuk menggunakan hak angket harus menjadi perhatian dan koreksi pemerintah terhadap kebijakan yang diambil. Dalam konteks partai politik, sebagaimana diatur dalam UU Parpol, pemerintah hanya menjadi pelaksana dan hanya berwenang dalam soal administrasi secara hukum.

"Apabila ada campur tangan dan intervensi pemerintah dalam pengelolaan rumah tangga Parpol termasuk konflik internal Parpol, bukan saja pelanggaran hukum, tetapi sudah merusak tatanan demokrasi," ujarnya menambahkan.

Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar

Ia menjelaskan, dalam konteks penegakan hukum dan penegakan demokrasi, Fraksi partai Demokrat tidak antipati terhadap penggunaan hak angket. Karena, Partai Demokrat ingin tetap mejaga proses demokrasi sesuai alur.

"Karena FPD tidak ingin demokrasi dan penegakan hak yang sudah dibangun pak SBY selama 10 tahun runtuh karena politisasi kekuasaan dari penguasa. Hanya untuk kepentingan kekuasaannya. Sepanjang hak tersebut dipergunakan secara proporsional, substansial dan profesional," ujarnya menerangkan.

Menurut Didik, semua fraksi punya kepentingan yang sama untuk menjaga demokrasi agar berjalan sesuai track yang selama ini sudah diwariskan oleh SBY.

"Jangan sampai kekuasaan yang dihasilkan oleh proses demokrasi disalahgunakan secara otoriter untuk kepentingan subyektif kekuasaan semata."

![vivamore="
Baca Juga
:"]


[/vivamore]
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya