- Antara/ Andika Wahyu
VIVA.co.id - Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya versi Musyawarah Nasional Ancol, Leo Nababan, resmi menyerahkan daftar susunan kepengurusan partai berlambang beringin yang baru ke Kementerian Hukum dan HAM pada Selasa 17 Maret 2015.
Tercatat ada 377 pengurus yang terdiri dari 43 orang Dewan Perwakilan Pusat, wakil sekretaris jenderal dan sekjen 52 orang, bendahara umum dan bendahara 46 orang dan sisanya dimasukkan dalam departemen.
"Susunan pengurus yang baru, combine (gabungan) dari Bali juga sudah masuk. Jadinya membengkak, ini kepengurusan DPP partai golkar yang paling besar sepanjang sejarah," ujar Leo di kantor Kemenkumham.
Ia mengklaim, dengan kepengurusan gemuk itu sekaligus mencantumkan sejumlah kader hasil munas Bali, pihaknya telah menjalankan putusan dari Mahkamah Partai Golkar. "Ini menandakan bahwa kami sudah melaksanakan perintah amar dari MPG. Yang mengatakan bahwa akan mengakomodir pihak seberang sana," ujarnya.
Terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Fadel Muhammad, mengingatkan agar kubu Agung Laksono untuk bertemu dengan Aburizal Bakrie sebelum memasukkan nama-nama kepengurusan DPP Golkar ke Kementerian Hukum dan HAM.
"Dalam usulan yang ada itu, harus melibatkan kubu Bali. Anjuran saya, AL (Agung Laksono, red) ketemu ARB dulu," kata Fadel.
Menurut dia, jika pun keputusan Menkumham memenangkan kubu Ancol. Tetapi, untuk kepengurusannya harus mengakomodir dari pihak kubu Munas Bali. Untuk itu, Fadel mengingatkan sebaiknya ada pertemuan dulu.
Saat disinggung apakah akan ada pesan khusus dari ARB apabila bertemu dengan ARB, Fadel tidak merincinya. "Iya, pesannya ketemu dulu," kata mantan menteri kelautan dan perikanan ini.
Baca juga:
Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar
Suap itu disebut untuk usulan program aspirasi DPR.
