- Antara/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB), mengoreksi pandangan sebagian kalangan bahwa hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kebijakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, karena dualisme kepemimpinan di partainya.
Menurut ARB, hak angket atau hak penyelidikan itu karena persoalan yang lebih besar, yakni intervensi menteri terhadap partai politik.
Bukan cuma Golkar yang diintervensi oleh Menkum HAM, melainkan juga Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Itu jelas merupakan pelanggaran terhadap demokrasi.
“Saya kira kalau ini terus dilakukan pemerintah akan membawa dampak yang tidak baik. Saya khawatir terjadi konflik horisontal yang terjadi kalo cara-cara ini diteruskan,” katanya kepada wartawan seusai mengumpulkan para pengurus daerah Partai Golkar di rumahnya di Jakarta pada Senin malam, 16 Maret 2015.
Dia meminta Pemerintah atau pun Menkum HAM tak khawatir dengan pengajuan hak angket itu karena sifatnya penyelidikan, bukan untuk menjatuhkan pemerintahan. Hak angket untuk menyelidiki kebijakan Menteri yang dinilai keliru.
Sejauh ini, kata ARB, pengajuan hak angket telah memenuhi syarat, yakni didukung paling sedikit 25 anggota DPR atau dua fraksi. “Sekarang jumlahnya sudah lebih dari 25 orang dan sudah lebih dari dua fraksi.”
Dalam kesempatan itu, ARB menjelaskan bahwa sikap Koalisi Merah Putih sangat jelas, yaitu mendukung penggunaan hak angket. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais pun sudah tegas menyatakan sikapnya mendukung hak angket. Begitu juga Partai Keadilan Sejahtera.
“Demokrasi dicabik-cabik. Makanya marilah kita bersatu untuk menjaga begal demokrasi ini,” kata ARB. (ren)
Mira Febrina/Indra Galih
Baca juga:
Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar
Suap itu disebut untuk usulan program aspirasi DPR.
