- Antara/Vitalis Yogi Trisna
VIVA.co.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak rencana pengajuan hak angket terkait kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laloly.
Penggunaan hak angket oleh DPR itu digulirkan anggota fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.
"Hak angket kepada Menkumham terhadap keputusannya soal Partai Golkar tidak tepat juga Sebagai partai politik kita harus hati-hati betul menggunakan hak angket. Itu kan hak anggota, keputusan di paripurna," kata Plt Sekjen PDIP Hasto Kristanto di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin 16 maret 2015.
Hasto menyebut, keputusan Menkumham telah dikonsultasikan terlebih dulu dengan Presiden Jokowi. Keputusan itu, kata Hasto, juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Dia menambahkan, PDIP sebagai partai pendukung pemerintah mendukung langkah yang diambil Yasonna. "Sebagai partai pendukung pemerintah, ketika pemerintah telah mengambil keputusan maka PDIP mendukung keputusan itu," ujar Hasto.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Ade Komarudin mengatakan bahwa KMP tengah menyatukan kekuatan untuk menggalang hak angket terhadap kebijakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly.
Ade menjelaskan, hak angket ini sebagai peringatan terhadap pemerintah dan Presiden Joko Widodo agar tidak ikut campur dalam internal partai politik.
"Kami sudah bincang dengan Fraksi PKS, Demokrat, Gerindra, PAN dan fraksi lainnya. Kami sedang mempertimbangkan untuk menggunakan hak konstitusi ini, yakni hak penyelidikan, hak angket menyangkut kebijakan Menkumham terhadap PPP dan Golkar," kata Ade. (ase)
[/vivamore]
Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar
Suap itu disebut untuk usulan program aspirasi DPR.
