- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Ade Komarudin mengatakan bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) tengah menyatukan kekuatan untuk menggalang hak angket terhadap kebijakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly.
Ade menjelaskan, hak angket ini sebagai peringatan terhadap pemerintah dan Presiden Joko Widodo agar tidak ikut campur dalam internal partai politik.
"Kami sudah bincang dengan Fraksi PKS, Demokrat, Gerindra, PAN dan fraksi lainnya. Kami sedang mempertimbangkan untuk menggunakan hak konstitusi ini, yakni hak penyelidikan, hak angket menyangkut kebijakan Menkumham terhadap PPP dan Golkar," kata Ade di Gedung DPR, Jakarta, Senin 16 Maret 2015.
Ade menambahkan, upaya pengalanggan hak angket ini jua mendapat respons positif dari kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Namun ia tidak bersedia menjelaskan fraksi mana saja dari KIH yang mendukung upaya hak angket ini.
"Ada teman-teman dari KIH yang peduli untuk membangun konsolidasi demokrasi. Karena konsolidasi demokrasi terganggu ulah Saudara Menteri (Yasonna). Bahkan, kami khawatir kebijakan Menkumham ini dijadkan alat kekuasaan," kata Ade.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mensinyalir Presiden Jokowi tidak mengetahui berbagai kebijakan dan pernyataan Menteri Yasonna yang mengintervensi PPP dan Golkar. Meski tidak mengetahui langkah Yasonna, ia memastikan Jokowi harus bertanggung jawab atas sikap dari para pembantunya.
"Kita menyaksikan dalam dua konteks partai ini. Kami sudah mengkonfirmasi Presiden tidak dominan menguasai persoalan ini. Sementara tanggung jawab ada di Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara," ujar Ade.
Ade menambahkan, sikap Yasonna selama ini justru bisa berdampak pada partai lain selain PPP dan Golkar. Sehingga upaya hak angket harus digulirkan, agar ke depan tidak bertambah buruk.
Ia berharap dengan digulirkannya hak angket, akan menyelamatkan partai lain dari berbagai upaya intervensi yang dilakukan pemerintah melalui tangan Menkumham.
"Ini bukan hanya solidaritas KMP terhadap PPP dan Golkar. Jangan sampai menimpa partai lain. Ini bisa membahayakan demokrasi Indonesia," kata Ade. (ase)
Baca Juga:
Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar
Suap itu disebut untuk usulan program aspirasi DPR.
