Tidak Ada Upaya DPR Lemahkan KPK

Fahri Hamzah.
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
- DPR menyambut baik inisiatif dari plt pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang datang bersilaturahim kepada pimpinan DPR dan pimpinan Komisi III. Peristiwa ini adalah suatu babak baru dan komunikasi antar lembaga yang sangat baik dan sama-sama berkomitmen untuk memberantas korupsi.

Pimpinan DPR Nilai Sudah Cukup Bukti Jadikan Ahok Tersangka

“Kami sangat
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
comitted baik penindakan ataupun pencegahan. Tidak ada upaya DPR untuk melemahkan KPK. Tapi, kami juga ingin KPK betul-betul suatu lembaga yang netral, tidak melampaui kewenangannya seperti yang kami anggap pada periode lalu,” ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon, seusai menggelar pertemuan dengan pimpinan KPK, Senin 16 Maret 2015 di Gedung DPR, Jakarta.


Hadir dalam pertemuan
courtesy call
pimpinan DPR lengkap terdiri atas ketua, Setya Novanto didampingi wakil-wakil ketua, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan didampingi pimpinan Komisi III DPR. Dari KPK hadir pimpinan lengkap tiga plt pimpinan Taufiequrrahman Ruki, Johan Budi, dan Indriyanto Seno Aji serta dua pimpinan KPK definitif, Adnan Pandupraja dan Zulkarnain didampingi sekjen KPK serta sekjen DPR dan pejabat lainnya.


Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, kunjungan ini merupakan tradisi baik untuk membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Apalagi, dengan sesama penegak hukum telah dirintis untuk membangun komunikasi yang lebih baik ke depan.


Fadli Zon mengharapkan, silaturahim ini bukan pertemuan yang pertama, tetapi akan terus dibangun komunikasi yang baik di masa yang akan datang. Dewan, lanjut pimpinan koordinator polkam, akan terus mendorong pemberantasan korupsi ke depan dengan cara-cara yang bermartabat dan tetap dalam koridor hukum.


Plt Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki dalam kesempatan itu menjelaskan, pertemuannya dengan pimpinan DPR tidak membicarakan agenda besar atau agenda teknis, tetapi lebih banyak
courtesy call
. Adalah wajar dalam sebuah kehidupan bernegara bahwa pimpinan sebuah lembaga negara yang baru memperkenalkan kepada pimpinan lembaga negara yang lain.


Courtesy call
juga kami lakukan dengan Presiden, pimpinan MA, dan pimpinan BPK, sekarang kepada pimpinan DPR,” katanya.


Menurut Ruki, karena KPK adalah sebuah komisi negara, tetapi jangan diartikan sebagai institusi yang setara dengan Dewan. Kehadirannya semata-mata hanya untuk memperkenalkan diri dan sebagaimana biasa banyak masukan dari pimpinan Dewan dan pimpinan Komisi III tentang kinerja KPK serta harapannya ke depan.


Secara lebih konkret, KPK ingin membangun sebuah komunikasi yang lebih bagus dengan DPR dalam rangka menyelesaikan masalah, bukan menyelesaikan kasus. Karena itu, dia berharap, komunikasi ini jangan dianggap sebagai kong kalikong apalagi perselingkuhan. “Itu jauh dari agenda kami,” ujar dia. (www.dpr.go.id)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya