- Antara/ Irsan Mulyadi
VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy meminta Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo agar segera mengeluarkan perintah dan payung hukum terkait revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Payung hukum ini berkaitan dengan pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Desember 2015 mendatang.
"Mendagri harus memberikan perintah dan payung hukum, agar pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota melakukan revisi anggaran pilkada dalam APBD Perubahan," kata Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 16 Maret 2015.
Menurut Lukman, revisi APBD harus dilakukan oleh pemerintah daerah paling lambat bulan Mei 2015. Meski revisi APBD ini di luar dari siklus revisi yang selama ini berjalan.
"Kalau siklus normal revisi APBD itu dilakukan bulan September, tapi karena ada pilkada serentak pada Desember 2015, maka harus segera diajukan revisi," ujarnya.
Politisi PKB ini menjelaskan karena revisi APBD di luar siklus APBD yang seharusnya maka diperlukan payung hukum yang tepat agar tidak menyalahi aturan. Payung hukum itu harus dikeluarkan oleh pemerintah khususnya mendagri.
Lukman menambahkan, revisi APBD wajib dilakukan karena banyak pemda yang belum menganggarkan dana untuk pilkada. Jika tidak, agenda pelaksanaan pilkada serentak bisa berantakan.
"Sehingga perlu dorongan dari pemerintah pusat," kata dia.
Sementara itu, terkait persiapan teknis pilkada serentak, Komisi II akan segera memanggil KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang akan melaksanakan pilkada serentak.
"Tanggal 24 Maret, Komisi II akan mengundang KPU. Membahas rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang sudah dibuat KPU. Satu persatu akan dibahas oleh Komisi II bersama KPU, seperti aturan pilkada, syarat pencalonan, sanksi-sanksi, rambu-rambu kampanye, DPT dan sebagainya," ujar dia.
Baca juga:
Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma
PDIP sampai saat ini belum memutuskan calon gubernur DKI.
