Nurdin Halid: 80 Persen Mandat Munas Ancol Palsu

Golkar Munas Bali Laporkan Agung Laksono Cs ke Bareskrim
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id - Wakil Ketua DPP Partai Golkar, M Nurdin Halid, memaparkan data kecurangan yang dilakukan Munas Ancol versi Agung Laksono. Di depan ratusan kader Golkar Bali ia menyebut 80 persen surat mandat pada munas Jakarta itu dipalsukan.

"Mandat Munas Ancol itu 80 persen dipalsukan," kata Nurdin pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Partai Golkar Bali, Minggu 15 Maret 2015.

Menurut dia, berdasarkan AD/ART partai, utamanya Pasal 23 yang mengatur tentang sistem surat menyurat di internal partai asuhan Aburizal Bakrie (ARB) tersebut. "Yang berhak menandantangi surat mandat dan surat strategis lainnya hanya ketua dan sekretaris," katanya.

Sementara pada Munas Ancol versi Agung Laksono, mayoritas tak sesuai dengan aturan tersebut. "Di Sumenep Ketua yang sudah meninggal dua tahun lalu menandatangi surat mandat. Ini aneh. Di Jakarta Selatan surat ditandatangi oleh pengurus dari daerah lain. Bahkan ada surat mandat yang ditandatangani oleh orang PPP (Partai Persatuan Pembangunan)," katanya.

Seluruh bukti tersebut, ia melanjutkan, kini telah berada di Bareskrim Mabes Polri. Di samping dipalsukan, Nurdin menegaskan jika Munas Ancol versi Agung Laksono penuh kebohongan dan penipuan.

Partai Pendukung Ahok Pakai Janji Tertulis Biar Tak Membelot

"Maaf, yang beginikah yang mau diresmikan, disahkan dan diakui pemerintah," katanya.

Menurut dia, untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat, pengurus Golkar siap berkorban. Tetapi, katanya, ada dua hal yang tak bisa dikorbankan. "Keyakinan dan harga diri," kata Nurdin.

Menurutnya, sedari awal Munas Bali-lah yang sah. "Kita sah, kita legal. AD/ART menyatakan demikian. Munas Ancol yang menyatakan sah adalah oknum para pembohong. Dia menyatakan punya legalitas, tapi 80 persen palsu," ujarnya.

Menurutnya, ada segelintir oknum pemerintah yang tengah mengobok-obok Partai Golkar. Ia pun menyerukan kepada kader Golkar Bali untuk bangkit melakukan perlawanan atas kezaliman yang tengah menimpanya.

"Ayo, bangkit melawan! Negeri ini tidak boleh demokrasinya dibangun di atas order seseorang," ujarnya.

Ia menganalogikan apa yang tengah menimpa Golkar seperti suami istri. "Kita punya istri sah, terdaftar resmi. Masak mau dirampok orang lain. Nyawa taruhannya," kata Nurdin.

Ia meyakinkan jika kader Golkar tidak tengah berkonflik satu sama lain. "Di partai lain antara DPD A dengan B saling bertengkar, ada konflik. Di Golkar tidak ada. Tidak ada perserteruan antar pengurus DPD Golkar di tingkat I maupun II. Berbeda dengan partai lain yang kisruh dengan lainnya.

Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar

Ada oknum pusat mengobok-obok partai kita. Karena tidak berhasil, mereka membuat konflik di tingkat DPD I dan II dengan mengangkat PLT (pelaksana tugas)," ujar mantan Ketua Umum PSSI itu. (ren)

Baca juga:

Golkar: Pilkada Jatim Pertarungan Khofifah dan Saifullah
KPK menetapkan politikus Golkar Budi Supriyanto sebagai tersangka

Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar

Suap itu disebut untuk usulan program aspirasi DPR.

img_title
VIVA.co.id
11 Agustus 2016