Sumber :
- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali pada 9-12 April 2015 memuat agenda utama pengukuhan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum partai itu. Artinya, dalam forum tertinggi partai bergambar moncong putih itu, tidak ada proses pemilihan Ketua Umum.
"Kongres nanti adalah penetapan dan pelantikan Bu Mega sebagai Ketua Umum. Tinggal jajaran DPP-nya (Dewan Pimpinan Pusat) nanti dibahas siapa saja yang mengisi," ujar Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP Surabaya, Wisnu Sakti Buana, di Surabaya, Kamis, 12 Maret 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kongres nanti adalah penetapan dan pelantikan Bu Mega sebagai Ketua Umum. Tinggal jajaran DPP-nya (Dewan Pimpinan Pusat) nanti dibahas siapa saja yang mengisi," ujar Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP Surabaya, Wisnu Sakti Buana, di Surabaya, Kamis, 12 Maret 2015.
Baca Juga :
Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma
Wisnu mengatakan, keputusan Megawati sebagai Ketua Umum telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV di Semarang, Jawa Tengah, pada tahun 2014.
"Waktu itu sudah disepakati seluruh DPC dan DPD bahwa agenda Kongres adalah penetapan sekaligus pelantikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sekaligus menyusun jajaran DPP yang baru," kata Wisnu yang juga Wakil Wali Kota Surabaya.
Secara teknis, kata Wisnu, Kongres digelar pada 9-12 April 2015. Peserta akan masuk pada 8 April di Hotel Grand Bali Beach. Kongres akan terpusat di Sanur.
"Sepertinya disediakan tujuh hotel di sekitar Hotel Grand Bali Beach untuk kepentingan Kongres," katanya.
Rekomendasi Rakernas
Rakernas IV PDIP di Semarang pada 20 September 2014 menghasilkan empat rekomendasi yang wajib ditaati seluruh kader dan pengurus Partai se-Indonesia. Pertama, arah Rakernas dalam upaya membuat keputusan politik dari dan di luar pemerintahan. Mulai 20 Oktober 2014, PDIP menyatakan diri sebagai partai pendukung dan partai pemerintah.
Kedua, mencermati pengarahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tentang dukungan partai terhadap kebijakan politik pembangunan nasional di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Di antara kebijakan politik itu, antara lain, PDIP ingin Jokowi membentuk kabinet bersih, profesional, dan memahami fungsi dan tugas dan memahami peran ikon Jokowi dengan istilah blusukan.
Ketiga, PDIP merekomendasikan politik pembangunan pemerintah pusat harus dirasakan oleh pemerintahan daerah. Hal itu dalam pemahaman otonomi di tingkat desa sampai kelurahan. PDIP merekomendasikan agar Indonesia wilayah timur yang masih tertinggal, dibenahi dengan pembangunan secara terencana, terukur dan terintegrasi.
Keempat, PDIP merekomendasikan menyangkut internal PDIP, yaitu mengusulkan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi Ketua Umum periode 2015-2020. (one)
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Wisnu mengatakan, keputusan Megawati sebagai Ketua Umum telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV di Semarang, Jawa Tengah, pada tahun 2014.
