- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVA.co.id - Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai Menkumham telah melakukan kedzoliman dengan mengakui Agung Laksono sebagai Ketua Umum DPP yang sah. Dia mempersoalkan dasar hukum Menkumham memberikan pengakuan itu.
"Menkumham jelas telah melakukan pendzoliman terhadap Partai Golkar. Tidak ada pilihan lain bagi kami untuk melakukan perlawanan kepada Menkumham," kata Bambang dalam keterangan persnya, Rabu 11 Maret 2015.
Menurut Bambang upaya perlawanan yang akan mereka lakukan antara lain penggalangan penggunaan hak angket terhadap kebijakan Menkumham yang mereka nilai ngawur.
"Termasuk melakukan penggalangan hak angket di DPR atas keputusan ngawur yang memanipulasi keputusan Mahkamah Partai Golkar," katanya.
Menurut Bambang, tindakan Menkumham yang bertindak atas nama presiden atau pemerintah memutuskan untuk memihak kubu Ancol, dinilai melanggar undang-undang. "Dan DPR patut menggunakan salah satu haknya seperti hak interpelasi, hak angket, atau bahkan hak menyatakan pendapat untuk meluruskan jalannya pemerintahan ini," ujarnya.
Bambang mengungkapkan, bila Presiden Joko Widodo hendak melakukan reshufle kabinet maka Golkar akan mendukung. Nama Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly didorong masuk dalam daftar reshufle tersebut.
"Kami juga mendukung jika Presiden mewacanakan untuk melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. Dan salah satu menteri yang harus direshuffle adalah Menteri Hukum dan Ham karena selama ini telah menjadi sumber masalah yang kebijakannya kerap membuat gaduh karena tidak profesional," ujarnya.
Bambang menyesalkan, Menkumham mengeluarkan surat yang memihak kubu Ancol dalam surat penjelasannya yang sangat manipulatif.
"Mengapa? Karena konsideran surat penjelasan pada paragraf pertama itu keliru, karena tidak ada diktum dalam putusan Mahkamah Partai yang menyatakan mengabulkan dan menerima kepengurusan salah satu Pihak yang berselisih," ujarnya.
![vivamore="Baca Juga :"]
Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar
Suap itu disebut untuk usulan program aspirasi DPR.
