- ANTARA/Irwansyah Putra
"Dana untuk partai politik tidak menyentuh sama sekali terhadap kepentingan masyarakat, ini semata-mata hanya kepentingan elit politik," kata Hendra Budian kepada VIVA.co.id, di Banda Aceh, Selasa 10 Maret 2015.
Menurut Hendra, selama ini, kucuran dana pemerintah kepada partai politik untuk pendidikan politik masyarakat tidak menyentuh sama sekali. "Setiap pemilu masyarakat tidak punya kesadaran untuk memilih partai politik tertentu, mereka memilih karena pemberian sesuatu," ujar Hendra.
Selama ini kata Hendra Budian, tidak ada satupun partai politik yang transparan dalam penggunaan dana APBN. Presiden Joko Widodo harus berkomitmen dalam penggunaan APBN untuk mensejahterakan masyarakat.
Hendra Budian menilai, wacana pembiayaan partai politik oleh negara dengan anggaran Rp1 triliun per tahun jelas tidak adil. Karena setiap partai, baik partai besar maupun kecil sama-sama mendapat dana yang sama. Padahal kebutuhan partai besar tak sebanding dengan partai kecil.
Bagi dia besar kecilnya anggaran untuk partai, harus dihitung berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh partai tersebut di parlemen.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan usulan agar tiap-tiap partai politik mendapatkan anggaran yang diambil dari APBN sebesar Rp1 triliun per tahun. Tjahjo mengatakan, usulannya itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi di Indonesia. (ren)
(Zulkarnaini / Banda Aceh)
![vivamore="Baca Juga :"]
