Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Partai Kebangkitan Bangsa setuju usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa negara harus membiayai partai politik. Mendagri mengusulkan, setiap parpol mendapatkan jatah Rp1 triliun setiap tahun.
Menurut Ketua DPP PKB, Lukman Edy, memang idealnya supaya parpol sehat dan bisa menjalankan fungsinya, harus dilepaskan dari beban keuangan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
KPK: Kenaikan Dana Parpol Harus Dikaji Lagi
Baca Juga :
Berapa Angka Ideal Dana Parpol dari APBN?
Menurut Ketua DPP PKB, Lukman Edy, memang idealnya supaya parpol sehat dan bisa menjalankan fungsinya, harus dilepaskan dari beban keuangan.
Agar fungsi partai sebagai pilar demokrasi, rekrument calon pemimpin bangsa, fungsi nilai-nilai nasionalisme, dan fungsi represtasi dan agresasi pendapat masyarakat, bisa berjalan dengan baik.
"Oleh karena itu negara harus membiayainya," kata Lukman, saat dihubungi, Senin 9 Maret 2015.
Lukman minta syaratnya harus diatur ketat. Misalnya saja, dengan membatasi jumlah parpol, jumlah parpol disederhanakan dengan meningkatkan Parliamentary Threshold (ambang batas untuk bisa masuk ke DPR).
"Kalau sudah sederhana misalnya 5-7 parpol, negara punya kemampuan untuk memberikan bantuan kepada parpol," katanya.
Dia mengatakan, kalau seperti ini, dia yakin konsolidasi demokrasi bisa berjalan dengan baik. Karena kader dan partai, tidak lagi berkutat pada persoalan dana operasional partai yang tidak sedikit.
Perlu diatur juga, lanjut Wakil Ketua Komisi II DPR ini, agar pihak-pihak tertentu tidak memanfaatkan ini untuk ramai-ramai mendirikan partai.
Parpol yang dibantu harus yang ikut pemilu, yang penuhi syarat untuk ikut pemilu, bukan parpol yang tidak bisa ikut pemilu," katanya.
Lukman menilai, penerapan ini bisa dilakukan dalam waktu dekat. "Setelah Pemilu 2019 baru bisa dilaksanakan pemberian bantuan tersebut," katanya.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Agar fungsi partai sebagai pilar demokrasi, rekrument calon pemimpin bangsa, fungsi nilai-nilai nasionalisme, dan fungsi represtasi dan agresasi pendapat masyarakat, bisa berjalan dengan baik.
