- Reuters
VIVA.co.id - Erupsi Gunung Sinabung hingga kini masih meninggalkan penderitaan bagi masyarakat Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lahan pertanian, infrastruktur, dan pendidikan rusak dan terbengkalai. Pemerintah Kabupaten Karo menyeru tiga hal yang perlu ditangani segera, yaitu erupsi, pengungsi, dan relokasi.
Demikian terungkap dalam pertemuan antara Ketua DPR RI Setya Novanto dengan bupati serta masyarakat Karo di DPR, Kamis 5 Maret 2015. Hadir pula Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Pertemuan ini difasilitasi alumni ITB dari Karo.
Kondisi paling memprihatinkan adalah lokasi di radius 1-3 km dari Gunung Sinabung. Sejak erupsi terjadi, masyarakat di radius 3 km tak bisa kembali ke desanya, karena bahaya erupsi masih terus berlangsung hingga kini.
Bupati Karo Terkelin Brahmana berharap agar pimpinan DPR bisa hadir ke Karo untuk melihat dari dekat dampak bencana yang menimpa warga setempat. Dengan begitu, perhatian terhadap pembangunan kembali masyarakat Karo bisa segera terealisasi. Ketua DPR juga diharapkan bisa mendorong pemerintah untuk memberi perhatian lebih kepada masyarakat Karo.
Setya Novanto mengatakan, segera menyurati Presiden untuk memberi perhatian kembali kepada para korban erupsi Sinabung. Infrastruktur jalan dan pelabuhan perlu dibangun kembali, begitu juga lahan pertanian yang sudah lama rusak. Pendidikan bagi anak-anak Karo tak lupa harus kembali dibangun setelah sekian lama aktivitas pendidikan terhenti seiring bencana erupsi.
Sebelumnya, Sekda Karo Saberina Tarigan menjelaskan secara detail kerusakan wilayah Karo akibat erupsi tersebut. Terlihat infrastruktur jalan dan lahan pertanian, termasuk irigasi rusak tertimbun abu vulkanik. Rumah ibadah dan balai pendidikan rusak berat.
Tercatat, 34 desa terkena dampak erupsi dan 33.210 orang mengungsi. Komoditas pertanian Karo seperti jagung, kopi, jeruk, dan padi gagal panen. Pada gilirannya ekonomi Karo terganggu.
Sementara itu, Fahri Hamzah menyatakan, ruang fiskal dalam APBN-P 2015 sudah tertutup untuk mengalokasi bantuan bagi para korban Sinabung. Yang paling dekat, sambung Fahri, alokasi anggaran bisa dibahas pada APBN 2016.
Namun, dana bantuan segar dari para anggota DPR masih tersedia sebesar Rp600 juta. “Persoalan Karo harus diberi perhatian konprehensif supaya kehidupan masyarakat Karo bisa kembali normal,” tuturnya. (www.dpr.go.id)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
