Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Gelaran Pemilihan Kepala Daerah akan digelar serentak secara nasional pada bulan Desember 2015 mendatang. Namun, khusus Pilkada di Pekalongan, Jawa Tengah, kini terancam tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan tahapan Pilkada.
Data tersebut diperoleh dari hasil pantauan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ahok Tak Sudi Disebut Petugas Partai
Data tersebut diperoleh dari hasil pantauan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.
Baca Juga :
KPUD DKI Akui Syarat Jalur Independen Sulit
"Dari pantuan Komisi A, kami khawatirkan tidak akan adanya anggaran Pilkada di daerah itu. Sebab, saat ini anggaran Pilkada belum mendapat kepastian dari Pemkab maupun DPRD kabupaten," kata anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro di Semarang, Rabu 4 Maret 2015.
Dijelaskannya, KPU kabupaten Pekalongan, sebelumnya mengajukan dana Pilkada 2015 sebesar Rp21,7 miliar. Tetapi, hingga kini dana untuk tahapan Pilkada selama sembilan bulan itu belum mendapat kepastian.
"Bahkan, yang berkembang di sana, munculnya pertanyaan dari berbagai pihak tentang kemungkinan Pilkada bisa diundur atau tidak," kata Sriyanto.
Lebih memprihatinkan lagi, lanjut Politisi Gerindra itu, komunikasi yang dilakukan dengan Bupati Pekalongan Amat Antono disebut tidak adanya anggaran Pilkada yang cukup di wilayah itu.
"Asumsi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) APBD Sebesar Rp 19 miliar, namun Pemkab masih punya tanggungan untuk alokasi dana desa (ADD) senilai Rp 26 miliar," beber dia.
Sebenarnya, kata dia, KPU sudah pernah mengajukan dana Pilkada pada 2014 lalu, agar oleh Pemkab, dana Pilkada bisa di-
saving
untuk tahun ini sebesar 7 miliar. Namun, karena wacana waktu itu Pilkada masih di tahun 2018, akhirnya dana tersebut didrop ke alokasi lain.
Ia berharap, kondisi di kabupaten Pekalongan ini dapat segera terselesaikan. Mengingat, gelaran Pilkada yang ada di Jateng pada tahun 2015, ada 21 kabupaten/kota yang akan memilih bupati/walikota baru.
"Ini sangat krusial dan perlu dicarikan solusi secepatnya baik Bupati, DPRD. Kalau perlu, Gubernur juga ikut, " katanya. (asp)![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Dari pantuan Komisi A, kami khawatirkan tidak akan adanya anggaran Pilkada di daerah itu. Sebab, saat ini anggaran Pilkada belum mendapat kepastian dari Pemkab maupun DPRD kabupaten," kata anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro di Semarang, Rabu 4 Maret 2015.
