- VIVA.co.id/Dwi Royanto
VIVA.co.id - Untuk kali keduanya, pemerintah akan melakukan eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba. Narapidana yang masuk dalam daftar eksekusi tersebut mencakup warga negara asing, yakni dari Australia dan Brasil.
Anggota Komisi 1 DPR RI, Prananda Surya Paloh, mengatakan bahwa saat ini, Indonesia tengah ditekan oleh negara asing, terkait rencana eksekusi mati. Namun, dia berharap, pemerintah tetap konsisten melakukan eksekusi tersebut.
"Konsistensi pemerintah untuk tetap melaksanakan Capital Punishment ini dengan baik, tanpa pandang bulu kami dukung. Seperti diketahui Capital Punishment dibuat dan dilaksanakan untuk melahirkan efek deterrent untuk mengurangi niat calon penjahat di negara kita," ujar Pranandan, Rabu 25 Februari 2015.
Dia melanjutkan, permintaan dari negara mana pun untuk membebaskan warganya dari Capital Punishment di Indonesia bisa ditampik dengan cara diplomasi yang santun.
"Kita tak bisa dan tidak akan pernah tunduk pada usaha intervensi kedaulatan negara kita," jelas dia.
Sementara itu, terkait dengan pemanggilan kembali Dubes Indonesia untuk Brasil, Toto Riyanto akibat penolakan Presiden Brasil Dilma Rousseff sudah sangat tepat.
Menurutnya, secara nyata ini merupakan bentuk penekanan Brasil terhadap Indonesia. "Demikian pula langkah politik Presiden dan Wakil Presiden RI yang akan meninjau ulang pembelian alutsista dari Brasil," jelas dia.
Meski beberapa alutsista sudah dikontrak dengan Brasil, namun langkah tersebut sudah sepatutnya diambil, mengingat ada hal yang lebih penting. (asp)
Baca juga:
Johan Budi Harusnya Tanggapi Laporan Haris Azhar
Kepolisian harusnya tenang dan tidak mempermasalahkan Haris Azhar.
