- ugm.ac.id
VIVA.co.id - Penggunaan hak interpelasi DPR mengemuka lantaran Presiden Joko Widodo tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri. Sejumlah anggota Dewan berniat meminta penjelasan pada Jokowi, sebab pengajuan Budi sebagai kapolri sudah disetujui oleh DPR.
Menurut Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Jokowi sudah mengetahui mengenai isu interpelasi tersebut. Namun, menurut dia, saat ini Jokowi belum perlu menanggapi apapun.
"DPR masih reses. Ya memang ada pemberitaan begini begitu, tetapi Presiden merasa tidak perlu untuk melakukan tanggapan apapun. Kita mengikuti pengambilan keputusan di DPR," kata Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 24 Februri 2015.
Sehingga, kata dia, jika nanti DPR sudah mulai bersidang, tentu Jokowi akan memperhatian masalah interpelasi ini dengan serius. Pratikno mengklaim, tak ada pelanggaran yang dilakukan Jokowi ketika dia tak melantik Budi Gunawan. Meskipun itu juga tak diatur dalam undang-undang.
"Itu yang membuat Presiden mengambil keputusan seperti itu. Dan tentu saja yang paling utama adalah bahwa ini demi kebaikan masyarakat luas. Jadi Presiden harus mendengar kontroversi yang ada di masyarakat," lanjutnya.
Untuk itu, lanjut Pratikno, jika nanti DPR akan menggunakan hak interpelasinya, maka tentu istana akan memersiapkan jawabannya.
"Ya memang harus dilakukan, memang harus dipersiapkan dan dilakukan," kata dia. (one)
Baca juga:
Soal Calon Kapolri, Buwas: Saya Bukan yang Terbaik
Budi Waseso mengaku tak berambisi jadi Kapolri.
