DPR: Brasil dan Australia Politisasi Perkara Eksekusi Mati

Anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya.
Sumber :
  • VIVAnews/Tri Saputro
VIVA.co.id
Johan Budi Harusnya Tanggapi Laporan Haris Azhar
- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya, menilai Presiden Brasil, Dilma Rousseff, dan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, menjadikan kasus warga negaranya yang dieksekusi mati oleh pemerintah Indonesia sebagai komoditas politik.

Dua Tahun Haris Azhar Simpan Rahasia Freddy Budiman

"Kita jangan dikelabui oleh kedua pemimpin negara itu. Ini seolah-oleh atas landasan kemanusiaan. Jangan-jangan terpidana mati dijadikan komoditas politik," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 24 Februari 2015.
Polri, TNI dan BNN Diminta Cabut Laporkan Haris Azhar


Tantowi menjelaskan kemungkinan para terpidana mati dijadikan komoditas politik karena Dilma Rousseff dan Tony Abbott sangat membutuhkan popularitas dengan pernyataan itu.


"Sebentar lagi Brasil, kan, mau pemilu. Sementara itu popularitas PM Abbott sepertinya menurun. Kita harus peka. Ini Jangan sampai terpidana mati jadi komoditas politik untuk cari simpati," ujarnya.


Politikus Partai Golkar itu menilai pemerintah Indonesia konsisten dengan sikapnya. Ini terlihat dari upaya Brasil sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membebaskan warganya dan ditolak pemerintah saat itu.


"Ini dari zaman Pak SBY, bukan hanya di era Jokowi. Saya sempat ke Brasil dengan Bu Nurhayati (Nurhayati Assegaf, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI). Saat itu parlemen Brasil meminta upaya pembebasan waganya. Namun tetap ditolak Pak SBY," katanya.


Tantowi meminta Brasil dan Australia menghargai sikap Indonesia yang konsisten memerangi narkoba dengan cara melakukan eksekusi mati. Tidak ada niatan Indonesia menghukum negara asal para terpidana mati.


"Kita sedang tidak berperang dan tidak menghukum negaranya. Yang kita hukum warga negaranya yang melanggar hukum di wilayah kita," katanya.



Baca berita lain:


Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya