- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali, mengatakan bahwa hasil muktamar PPP Jakarta yang benar, sedangkan hasil muktamar Jawa Timur salah.
"Hasil muktamar Jakarta yang benar," ujar Suryadharma di Jakarta, Senin 23 Februari 2015.
Menurut SDA, surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkuham), yang memutuskan bahwa muktamar Surabaya itu tidak dibenarkan dan tidak mempunyai landasan konstitusi yang cukup kuat.
"Surat keputusan Kemenkuham, memutuskan hasil muktamar Surabaya itu tidak memilki dasar hukum," paparnya.
Ia mengatakan, kisruh di tubuh berlambang Ka'bah tersebut harus diselesaikan secara internal PPP itu sendiri. "Untuk memahami secara hukum, kalo di internalnya lagi konflik kita selesaikan secara internal," ujarnya.
SDA menilai, bahwa surat keputusan dari Kemenkuham telah mencampuri polemik PPP, bahkan memperkeruh suasana. "Surat Kemenkuham sebagai bentuk mencampuri urusan internal," ujarnya.
Lalu, SDA merasa yakin, nantinya akan memenangkan gugatan di PTUN "Kalo dari sisi hukum kami yakin keputusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negeri) kami akan menang," ujarnya.
PPP kubu Suryadharma yang diketuai oleh Djan Faridz tengah menggugat SK Menkumham yang mengakui kepengurusan kubu Romahurmuziy. Pengadilan belum mengeluarkan putusan final, namun telah mengabulkan eksepsi kubu SDA agar SK Menkumham tersebut ditangguhkan pelaksanaanya sampai keluarnya putusan nanti. (ren)
Baca juga:
Jokowi Sentil Politikus yang Gemar Berkonflik
Jokowi minta para politikus mencontoh hubungannya dengan Prabowo.
