Sumber :
VIVA.co.id
- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan bahwa partainya tetap mendukung Presiden Joko Widodo yang memutuskan mengganti Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan dengan Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti sebagai calon Kepala Polri. Menurutnya, hak interpelasi yang digalang DPR tidak akan berbuntut pada
impeachment
atau pemakzulan terhadap Jokowi.
"Setelah disetujuinya BG (Budi Gunawan), praperadilan, PDIP mendorong agar segera dilaksanakan pelantikan, tapi ternyata Presiden memberi keputusan berbeda. Ya, sudah, itu kita hormati. Kita sudah beri masukan. Kalau masukan tersebut berbeda, kita tetap dukung calon yang didukung Presiden," katanya dihubungi, Senin, 23 Februari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
KPK Periksa Keponakan Surya Paloh
"Setelah disetujuinya BG (Budi Gunawan), praperadilan, PDIP mendorong agar segera dilaksanakan pelantikan, tapi ternyata Presiden memberi keputusan berbeda. Ya, sudah, itu kita hormati. Kita sudah beri masukan. Kalau masukan tersebut berbeda, kita tetap dukung calon yang didukung Presiden," katanya dihubungi, Senin, 23 Februari 2015.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengakui ada dorongan untuk menggalang hak interpelasi terkait keputusan Jokowi. Namun Fraksi PDIP hanya bisa pasrah dan menunggu proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti.
"Kita tidak dalam posisi mencegah atau pun membela. Masing-masing fraksi punya pandangan, punya sikap masing masing. Posisi PDIP tidak dalam mencegah atau mendukung langkah interpelasi," katanya.
Ia menolak hak interpelasi berakhir pada upaya pemakzulan Presiden Jokowi. Menurutnya, interpelasi adalah hak bertanya yang dimiliki semua anggota Dewan.
“Enggak semua hak interpelasi atau hak angket sampai
impeachment
. Zaman (selama pemerintahan) SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga penggunaan hak angket saat Century tidak sampai
impeachment
," katanya.
Baca berita lain:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Anggota Komisi III DPR RI itu mengakui ada dorongan untuk menggalang hak interpelasi terkait keputusan Jokowi. Namun Fraksi PDIP hanya bisa pasrah dan menunggu proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti.
