- ANTARA/Rosa Panggabean
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan mengatakan pimpinan DPR akan melakukan rapat konsultasi terkait surat Presiden Joko Widodo yang mengajukan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon kapolri menggantikan Komjen Pol Budi Gunawan. Konsultasi ini harus dilakukan karena DPR saat ini sedang dalam masa reses.
"Hari ini pimpinan akan konsultasi," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Senin 23 Februari 2015.
Konsultasi merupakan langkah awal sebelum fit and proper test dilakukan. Badrodin harus melalui proses di DPR sebelum dilantik menjadi kapolri. Namun, dalam masa reses seperti ini uji kelayakan tidak bisa diakukan begitu saja.
"Sekarang masa reses, kegiatan DPR tentunya melalui keputusan rapat konsultasi pengganti Bamus. Kalau memang urgent nanti akan diawali rapat konsultasi DPR dan fraksi. Kalau itu sangat penting dan pemerintah membutuhkan kepastian," ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional ini mengakui ada permasalahan antara surat Jokowi dengan undang-undang tentang Polri. Dalam undang-undang kepolisian disebutkan pelantikan kapolri dilakukan setelah 20 hari diusulkan oleh presiden.
"Kami kan baru terima surat pada hari Jumat. Ini akan koordinasi dengan pimpinan yang lain. Itu kan secara redaksional. Inilah yang saya maksud, semua terkait aspek prosedural. Bagaimana ini kan masa reses, dengan pelantikan kapolri dalam waktu 20 hari. Itu tentunya nanti akan kita diskusikan," ungkapnya.
Ia mengakui proses pelantikan kapolri kali ini cukup merepotkan. Sebab, sejak awal dipenuhi dengan banyak polemik.
"Ini pertama kalinya sejarah kita. Nanti kami akan rapat pimpinan, pelajari sama sama," tuturnya.
Baca juga:
Soal Calon Kapolri, Buwas: Saya Bukan yang Terbaik
Budi Waseso mengaku tak berambisi jadi Kapolri.
