VIVA.co.id - Aksi protes yang berujung deadlock terjadi saat Paripurna DPR penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 pada Jumat 13 Februari 2015. Hingga petang ini, rapat paripurna lanjutan yang diskors sejak sebelum salat Jumat, masih belum dilanjutkan.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan ini karena lobi yang alot sebab adanya perbedaan pandangan.
"Inilah tahun pertama, anggaran dibahas dengan mekanisme MD3 yang baru. Yang memberi kewenangan penuh ke komisi," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat 13 Februari 2015.
Dalam UU MD3 yang baru Banggar tidak punya kewenangan besar dalam mengatur anggaran. Semua kewenangan ada di komisi-komisi. Banggar hanya singkronisasi.
Persoalan yang kemudian muncul adanya ketidakpahaman antara komisi dan Banggar, sehingga muncul mispersepsi bahwa Banggar seolah-olah memotong anggaran Kementerian yang telah disetujui komisi.
"Menterinya banyak baru, anggota Banggar juga 60 persen baru. Menteri pemerintahan Jokowi ini, orang lamanya hanya 4 orang. Yang lain orang baru, anggota DPR 10 orang," kata politisi PKS ini.
Perubahan nomenklatur kementerian dan adanya kementerian baru juga menambah rumit persoalan. "Jokowi membuat nomenklatur baru. Muncul kementerian baru dan sebagainya, itu komplikasi. Dan pantas kalau banyak interupsi," kata Fahri.
Berdasarkan UU, maka APBN-P 2015 ini harus disahkan sebelum pukul 12 malam ini. Kalau tidak, maka akan melanggar UU. Sementara untuk anggarannya, menggunakan anggaran lama APBN 2015.
Baca juga:
Anggaran Banjir Minim, Belum Semua Sungai Dibenahi
Kementerian PUPR akan buat skala prioritas.
