Banggar DPR Pangkas Anggaran untuk Kementerian Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar.
Sumber :
  • VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id -
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) dipangkas sebesar Rp1 triliun oleh Badan Anggaran DPR (Banggar) dari Rp10,4 triliun yang telah disetujui sebelumnya oleh Komisi V DPR. Kementerian DPDTT hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp9,27 triliun.

Pimpinan DPR Nilai Sudah Cukup Bukti Jadikan Ahok Tersangka

Jumlah tersebut adalah yang akan diperoleh Kementerian DPDTT dalam RAPBN-P 2015. "Setelah rapat Banggar, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi hanya mendapatkan Rp9,27 triliun," kata Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis saat memimpin raker dengan Menteri Marwan Jafar, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 11 Februari 2015.
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR


Fary mengungkapkan, Komisi V sudah memperjuangkannya saat rapat di Banggar. Meski begitu, Fary mengharapkan agar Menteri Marwan Jafar bisa bekerja maksimal sesuai dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Walau beberapa program anggarannya dipangkas diharapkan tak mengurangi semangat kerja.


Selain itu, Fary meminta jajaran Kementerian DPDTT tetap melaksanakan program pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah tertinggal menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Jokowi.


Sementara itu, Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar optimistis akan merampungkan semua program-programnya, meskipun dana anggaran RAPBN-P tahun 2015 dikurangi. Dia tetap meminta dukungan Komisi V DPR untuk bisa melakukan pengawasan guna program mengentaskan 122 kabupaten tertinggal dari status ketertinggalan bisa tepat sasaran.


"Walaupun hanya RAPBN-P kita turun Rp9,27 triliun, kami siap untuk bekerja keras agar desa-desa yang ada di seluruh Indonesia bisa lebih sejahtera," kata Marwan.


Selain itu, Marwan menambahkan, dalam waktu dekat kementeriannya akan berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk membicarakan infrastruktur bagi desa-desa. "Insya Allah bisa maksimal, karena kita juga tidak bisa bekerja sendirian. Perlu bantuan Kementerian terkait guna program-program ini bisa cepat terealisasikan," tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya