Komisi V DPR Setujui Anggaran Kementerian Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar.
Sumber :
  • VIVAnews/Ahmad Rizaluddin

VIVA.co.id - Komisi V DPR RI menyetujui tambahan pagu anggaran dalam RAPBN-P 2015 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp10,4 triliun. Atau ada tambahan anggaran Rp3,7 triliun dari APBN 2015, dalam rapat Badan Anggaran DPR RI.

Raker dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR, Fary Djemi Francis, dan dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar, di Gedung Nusantara, Selasa 10 Februari 2015.

Dalam Raker tersebut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar meminta tambahan anggaran Rp3,7 triliun. Sehingga total anggaran dalam RAPBN-P 2015 menjadi Rp10,44 trilun.

Tambahan anggaran ini menurut Menteri Marwan guna meningkatkan program percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi. Mengingat penting dan strategisnya pembangunan daerah tersebut ia meminta Komisi V menyetujui permintaan anggaran tersebut.

"Saat ini tambahan anggaran memang sangat penting sekali pak ketua, mengingat kita harus mengejar target program-program kami guna mengsejahterakan desa-desa ke depan," kata Marwan.

Lebih lanjut Marwan mengungkapkan sesuai dengan arahan presiden, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi harus mengentaskan 122 kabupaten tertinggal dari status ketertinggalan. "Ini perlu kerja keras, dan kita juga fokus di 1.138 desa di kawasan perbatasan," tandasnya.

Dalam raker tersebut Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis juga menyoroti temuan BPK tahun 2014 terhadap Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Salah satunya adanya kelebihan pembayaran Rp1,3 miliar.

Selain itu, Fary menilai banyak program-program yang saat ini belum optimal mulai dari infrastruktrur desa dan perekonomiannya. Banyak juga dari satuan kerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi tidak tepat sasaran dalam melakukan tugasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengungkapkan saat ini sudah dilakukan pembenahan meskipun belum optimal. Dia yakin temuan BPK tidak terulang jika proses penggabungan dua kementerian yang dipimpinnya rampung.

Pimpinan DPR Nilai Sudah Cukup Bukti Jadikan Ahok Tersangka

Sementara itu Anggota DPR Ridwan Bae mengatakan, program desa tertinggal harus dipertajam kinerjanya jangan sampai tumpang tindih.

"Desa adalah tumpuan kita semua, ini harus menjadi perhatian khusus kalau tidak diberikan perhatian kita tidak memiliki perasaan. kita bersyukur pemerintah sekarang ada program transmigrasi di tiap provinsi, kabupaten, oleh karena itu permintaan sebesar Rp10 triliun segera dipertimbangkan dipenuhi dengan catatan mempertimbangkan Dapil yang menjadi perjuangan kami juga mendapat perhatian,"ujarnya. (ren)

Anggota Komisi VII DPR RI Aryo Djojohadikusumo

Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina

Demi mencapai kedaulatan energi.

img_title
VIVA.co.id
4 November 2016