DPR: MoU dengan Proton Lukai Perasaan Rakyat

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan
Sumber :

VIVA.co.id - Penandatanganan MoU dengan Proton, produsen pabrikan mobil asal Malaysia, dinilai telah melukai perasaan rakyat Indonesia. MoU itu ditandatangani saat masyarakat di tanah air sedang tersinggung dengan iklan produk Malaysia yang menyerukan memecat pembantu asal Indonesia. 

Pimpinan DPR Nilai Sudah Cukup Bukti Jadikan Ahok Tersangka

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan (dapil Jawa Barat 4), menegaskan hal tersebut dalam pernyataan persnya, Senin 9 Februari 2015. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung penandatanganan tersebut bersama Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Langkah Presiden Jokowi itu dinilai tidak sensitif terhadap ketersinggungan rakyatnya, karena tidak tepat waktu. 

"Penandatanganan MoU itu tidak tepat waktu. Saat ini, kita sedang tersinggung oleh iklan produk Malaysia yang berjudul 'Pecat Pembantu Indonesia'. Iklan yang tidak terpuji, rasis, merendahkan, dan melukai perasaan rakyat Indonesia. Kalau saya jadi presiden, saya tidak akan hadiri acara MoU itu, karena saya mesti mewakili rasa tersinggung rakyat Indonesia," tandas politisi muda Partai Gerindra tersebut.

Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR

Lebih lanjut, Heri mengatakan, bila penandatanganan MoU itu telah direncanakan jauh hari sebelumnya, tentu harus melalui studi kelayakan yang komprehensif. "Presiden mesti menjelaskan bagaimana bisa dilakukan kerjasama dengan Proton Malaysia yang penjualannya terus merosot karena kalah bersaing dengan produk Jepang dan Korea Selatan. Bahkan, di Malaysia sendiri omzetnya anjlok dari 50 persen menjadi hanya 21 persen. Mengapa tidak dengan perusahaan mobil Jepang atau Jerman, misalnya," papar Heri penuh tanda tanya.

Ditambahkan Heri, mobil Esemka yang dulu pernah dipopulerkan Jokowi, mestinya terus diseriusi untuk diproduksi sebagai bagian dari program besar "low cost green car" pemerintah. Jokowi sejak masih menjadi Wali Kota Solo pernah merindukan mobil yang 100 persen buatan Indonesia.

"Ketika sudah jadi presiden yang punya kewenangan sangat besar, Jokowi seperti lupa kacang akan kulitnya."

Komisi II Bahas PKPU dengan KPU & Bawaslu

Presiden Jokowi, lanjut Heri, hendaknya tidak melupakan visi-misinya sebagai calon presiden saat kampanye dulu. Jokowi juga jangan sampai melupakan konsep trisakti dan kemandirian nasional (nawacita) yang selalu dikampanyekannya sebagai landasan ideologi program pembangunan lima tahun.

"Mesti ada penjelasan rasional atas kerjasama mobnas itu. Tanpa penjelasan rasional, bukan tidak mungkin ada orang yang membaca kehadiran presiden dalam penandatanganan MoU itu benar-benar hanya sekedar membantu kelancaran bisnis seorang tokoh yang menjadi tim suksesnya sebagai balas jasa. Semoga kebijakan ini menjadi perhatian yang serius bagi mitra kerja Komisi VI. Saya akan pertanyakan dalam rapat kerja berikutnya," tutup Heri. (www.dpr.go.id) (one)

Anggota Komisi VII DPR RI Aryo Djojohadikusumo

Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina

Demi mencapai kedaulatan energi.

img_title
VIVA.co.id
4 November 2016