- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Anggota Komisi III DPR, yang membidangi hukum, Nasir Djamil, mendesak agar proses pra peradilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan terkait status tersangkanya, harus segera selesai. Dia mengacu prinsip hukum harus cepat, sehingga ada kepastian hukum.
"Masyarakat juga ingin segera bisa berakhir, tidak terombang-ambing. Kalau seperti ini tidak menguntungkan bagi kepolisian," kata Nasir, di gedung DPR, Jakarta, Senin 9 Februari 2015.
Nasir mengatakan, Kepolisian juga ada kegiatan internal yang harus dilakukan. Sebut saja proses mutasi anggota, pengangkatan, dan yang lainnya. Tetapi, itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada Kapolri yang definitif.
Selain itu, politisi asal Aceh ini khawatir, situasi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak ingin Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja lebih baik.
"Bisa jadi juga, ada orang-orang memanfaatkan bermain di air keruh, itu berpotensi terjadi," katanya.
Menurut dia, mengingat KPK pada sidang perdana Senin 2 Februari 2015 tidak datang, Mahkamah Agung (MA) harus lebih pro aktif. Sebab, prinsip peradilan harus cepat, maka jangan sampai kejadian seperti Senin lalu terulang kembali.
"MA harus respek, karena peradilan di bawah MA. Karena ini, yang mau dinilai hakim prosedurnya, sudah tepat, atau tidak menjadi tersangka. Apalagi, hakim tunggal, harusnya lebih cepat," kata Nasir.
Proses pra peradilan, diajukan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal yang akan memutus perkara ini adalah Sarpin Rizaldi.
Menurut Nasir, dengan hakim tunggal, pengambilan keputusan bisa lebih cepat. Sebab, tidak perlu pertimbangan hakim-hakim anggota yang biasanya ada dalam proses persidangan.
Lalu, kalau KPK kembali tidak datang, apakah harus ditunda lagi? "Semua harus menghormati, kalau sudah masuk pengadilan. Pengadilan yang harus lebih respek lebih cepat," katanya. (asp)
Baca juga:
Kapolri Akan Pensiun, Jokowi Diminta Cermat Pilih Pengganti
Diharapkan tak ramai tarik-menarik kepentingan politik.
