Sumber :
- satu jam lebih dekat-tvOne
VIVA.co.id
- Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, tidak mempersoalkan Proton Malaysia bekerja sama dengan PT Adiperkasa Citra Lestari, milik mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono. Namun Fadli justru mempertanyakan nasib mobil Esemka yang dijanjikan sebagai mobil nasional.
"Memang masalah Proton ini ternyata bukan program pemerintah. Ini adalah swasta, bukan
G to G (kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Malaysia). Siapa pun mau bekerja sama harus kita hormati. Kalau kehadiran Presiden mendukung swasta, bagus-bagus saja," kata Fadli, di gedung DPR, Jakarta, Senin, 9 Februari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Soal Mobnas, Pemerintah Dinilai Minim Perhatian
Baca Juga :
Mobil Lokal di Ajang Internasional
"Memang masalah Proton ini ternyata bukan program pemerintah. Ini adalah swasta, bukan
Baca Juga :
Proton Gandeng Suzuki Bikin Mobil Baru
Fadli menilai, persoalan Proton yang hanya bisnis pihak swasta, tidak ada masalah lagi. "Masalahnya bagaimana dengan Esemka, kan, rencananya mau dijadikan mobnas (mobil nasional),” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
Menurut dia, kerja sama Proton dengan perusahaan Hendropriyono itu tidak ada masalah selama mampu bersaing dengan produk-produk yang sudah ada di Indonesia.
"Cuma Esemka bagaimana nasibnya? Sudah selesai, tidak jadi atau bagaimana? Kalau yang swasta saya rasa bebas-bebas saja," katanya.
CEO Proton Holding Bhd, Datuk Abdul Harits Abdullah, meresmikan kerja sama dengan CEO Adiperkasa Citra Lestari, AM Hendropriyono, dalam proyek pengembangan mobil nasional. Keduanya melakukan penandatanganan nota kesepahaman di kantor Proton, Shah Alam, Malaysia, Jumat, 6 Februari 2015.
Peresmian kerja sama ini disaksikan Presiden RI Joko Widodo serta Mahathir Mohammad dan PM Malaysia Najib Razak selaku jajaran pemimpin Proton. Turut hadir pejabat kedutaan besar kedua negara dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.
Dalam kerja sama itu, disepakati bahwa Proton akan membantu pengembangan proyek mobil nasional di Indonesia. Studi kelayakan segera dilakukan, termasuk aspek teknis dan komersial. Studi itu diperlukan untuk melihat potensi pengembangan dan pembuatan mobil nasional di Indonesia.
Baca berita lain:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Fadli menilai, persoalan Proton yang hanya bisnis pihak swasta, tidak ada masalah lagi. "Masalahnya bagaimana dengan Esemka, kan, rencananya mau dijadikan mobnas (mobil nasional),” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
