Konflik KPK-Polri, Popularitas Jokowi Masih Aman

Presiden Jokowi.
Sumber :
  • REUTERS/Olivia Harris
VIVA.co.id -
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Konflik yang mendera Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata tidak menyurutkan kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Dalam survei yang dirilis Populi Center pekan lalu, publik merasa puas dengan kepempimpian Jokowi-JK dengan tingkat kepercayaan mencapai 70,1 persen.

Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama

Hanya 25,8 persen publik yang menyatakan kurang puas dengan kepemimpinan Jokowi-JK. Survei dilakukan pada periode 16 - 22 Januari 2015 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi, dengan metode
Ahok Ungkap Alasan Jokowi Sindir Keuangan Daerah
multistage random sampling, teknik wawancara tatap muka dan margin eror 2,98 persen.

Dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu, 7 Februari 2015, Peneliti Populi Center, Nico Harjanto menilai, tingkat kepuasan kepercayaan publik terhadap kinerja Jokowi masih dalam batas aman yakni di atas 70%, tapi hal itu tidak menjamin hasilnya positif seterusnya.


Hasil survei Populi Center juga menunjukkan tingkat kepuasaan kinerja Jokowi dan JK, sebanyak 58% menilai puas terhadap Jokowi, sedangkan sebanyak 48% masyarakat juga menilai puas terhadap kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla, sisanya masyarakat acuh dan tidak tahu.


Menurut Nico, rentang nilai 6 hingga 10 masih diberikan rakyat kepada kinerja Jokowi. Meski penilaian masyarakat masih positif terhadap kinerja Jokowi, bukan berarti Jokowi aman. Jokowi lanjut dia, harus bisa mengelola kepercayaan publik, karena kekuatan utama Jokowi adalah kepercayaan publik.


"Penilaian masyarakat terhadap Jokowi nilainya bagus, tapi kalau tidak bisa mengelola tingkat kepuasan akan turun drastis, apalagi seperti akhir-akhir ini (konflik KPK-Polri)," kata Nico Harjanto saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.


Nico mengingatkan kepada pemegang tampuk kekuasaan saat ini, bahwa publik menginginkan penyelesaian yang komprehensif menyeluruh terhadap konflik KPK-Polri. Termasuk segera mengusulkan nama baru calon Kapolri yang bisa diterima oleh internal Polri, KPK dan juga rakyat. Begitu juga Perppu Plt KPK jika diperlukan.


"Rakyat mendukung adanya nama baru calon Kapolri, lainnya tentu harus ada kebijakan politik yang bisa menyelamatkan KPK, ini yang dikehendaki rakyat," tutur Nico.


Save Presiden


Dia menegaskan, situasi seperti saat ini tak cukup hanya 'Save Polri' dan 'Save KPK', tapi juga perlu 'Save Presiden'. Publik lanjut Nico, perlu mengamankan presiden dari kepentingan elit politik. Posisi Jokowi sebagai presiden dan kepala negara perlu ditegaskan, agar tidak menjadi boneka atau petugas partai yang tersandera oleh kepentingan elit politik.


Jika kinerja koalisi dan kabinet Jokowi masih seperti saat ini, Nico menilai, kebijakan reshuffle kabinet sangat mungkin dilakukan, seperti janji Jokowi yang akan mengganti kabinetnya jika tak efektif mengemban tugas negara.


Apalagi partai yang mengusung Jokowi pada Pilpres lalu juga mendesak hal itu, yakni mengganti dua orang dekat presiden, karena dirasa menghalangi komunikasi politik antara PDIP dan Jokowi.


"PDIP kan juga sudah mendesak, sangat dimungkinkan Jokowi akan mengganti menterinya, atau bahkan menambah kekuatan Koalisi, artinya partai lain bisa masuk," terang Nico.


Mohammad Nadlir/Jakarta

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya