- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak diatur oleh partai penyokong atau pihak mana pun dalam mengambil kebijakan dan keputusan dalam pemerintahan.
Pernyataan ini sekaligus membantah kabar bahwa Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP diatur oleh partai berlambang banteng itu dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Kabar ini terkait dengan isu bahwa penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri adalah "titipan" dari PDIP.
"Jokowi mengambil keputusan dan menentukan Komjen Budi Gunawan adalah hak prerogatif Presiden dan partai tidak mencampuri itu serta hanya mendukung segala kebijakannya," ujar Pramono Anung dalam acara diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 4 Februari 2015.
Seperti diketahui bahwa Komjen Budi Gunawan adalah mantan ajudan Megawati saat menjabat sebagai Presiden Indonesia. Sebelumnya Presiden Jokowi menunjuk H.M Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang notabene adalah politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai yang mendukung Jokowi dalam pemilihan Presiden yang lalu.
"Sebagai contoh, pemilihan nama Kabinet Kerja merupakan pilihan dari Jokowi, karena sebelumnya di rapat kerja di Semarang diusulkan nama kabinet adalah kabinet trisakti," ujarnya lagi.
Pramono menegaskan, hal itu membuktikan bahwa Jokowi tidak diatur dan tidak bisa diatur oleh siapa pun termasuk partai yang membesarkan namanya. Terkait dengan kabar yang menyebutkan istilah Jokowi adalah "petugas partai", Pramono menyatakan bahwa ibu Megawati tidak pernah menyebut istilah itu sejak resmi Jokowi dicalonkan sebagai calon presiden. (art)
Laporan: Bayu Januar
Baca juga:
Sebelum Ditabrak Bus Polisi, Laila Minta Kerudung Putih
Pengemudi Bus Polisi Biarkan Laila Meregang Nyawa di Jalan
Mimpi Aneh Sebelum Laila Tewas Tertabrak Bus Polisi
Jokowi Beber 'Mantra' RI di Forum Ekonomi Islam Dunia
Jokowi Dorong Pemberdayaan UMKM.
