Sumber :
- Antara/ Rosa Panggabean
VIVA.co.id
- Politisi PDIP, Arteria Dahlan mengklaim Megawati Soekarnoputri tidak ikut campur dalam persoalan pemilihan kapolri. Menurut dia, pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sepenuhnya adalah wewenang Presiden Joko Widodo.
"BG, bagi kami, pesenannya Mega sama sekali nggak . Setiap penetapan hak eksklusifnya Jokowi," kilah Ateria saat menjadi pembicara di sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 1 Februari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Komjen BG: Pak Kapolri Masih Lama Pensiun
"BG, bagi kami, pesenannya Mega sama sekali nggak . Setiap penetapan hak eksklusifnya Jokowi," kilah Ateria saat menjadi pembicara di sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 1 Februari 2015.
Apabila publik meragukan pernyataannya itu, Arteria mempersilakan untuk bertanya langsung pada Jokowi. "
Monggo
ditanyakan Jokowi, apakah dipengaruhi Mega. Terlalu kecil Mega mempengaruhi," katanya.
Arteria menuturkan, pada 13 Januari 2015, Jokowi mengusulkan nama Budi ke DPR sebagai calon kapolri. Langkah itu adalah kewajiban hukum Presiden.
"Perkara tunggal atau tidak, itu sudah dibahas. Seharusnya pertanyaannya, saat pengusulan, Pak Jokowi sudah benar
nggak
?" katanya.
Arteria, yang menempati divisi hukum di PDIP itu menegaskan, calon yang diusulkan Jokowi adalah figur yang pas dibandingkan dengan kandidat lain. Menurut Arteria, kecakapan BG di atas rata-rata.
"Masalah kehati-hatian, Pak Jokowi sudah hati-hati. Beliau menggunakan Kompolnas, pembantu Presiden. Kompolnas merekomendasikan nama BG," ujarnya.
Begitu juga dengan masalah rekening gendut, Arteria menyebut bahwa Jokowi sudah meminta penjelasan dari Polri. Dan jawabannya
clear
, mereka menyatakan sudah memeriksa.
"Kesimpulannya wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompolnas sudah, polisi sudah, lalu rekomendasi nama," katanya.
Lantas, kenapa tidak melibatkan KPK atau PPATK? Arteria memiliki jawabannya.
"Justru itu hebatnya Jokowi, dan PDIP. Kenapa? Karena ada yang bersentuhan, sama-sama lembaga hukum yang bertindak memberantas korupsi. Bayangkan lembaga yang sama dikoreksi oleh salah satu lembaga," tuturnya. (art)
BACA JUGA:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Apabila publik meragukan pernyataannya itu, Arteria mempersilakan untuk bertanya langsung pada Jokowi. "
