- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Mantan Presiden BJ Habibie bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 29 Januari 2015.
"Bertukar wawasan," kata Habibie, didampingi Jokowi saat memberikan keterangan pers usai pertemuan.
Habibie mengungkapkan, Jokowi ini merupakan presiden kedua yang dipilih langsung oleh rakyat. Sebelum Susilo Bambang Yudhoyono, semua presiden dipilih melalui mekanisme perwakilan, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Sebab dipilih langsung oleh rakyat, Habibie mengingatkan agar Jokowi benar-benar bekerja untuk rakyat, tidak mewakili golongan apapun juga.
"Sejak SBY sampai detik ini, presiden dipilih rakyat dan tidak mewakili golongan apapun," kata Habibie.
Habibie memberikan kilas balik singkat bagaimana presiden negeri ini dipilih dari masa ke masa. Dia juga mengulas bagaimana transformasi kenegaraan dari era Orde Baru ke era saat ini.
Saat transisi itulah Habibie mengemban amanat menjadi Presiden melanjutkan tugas Presiden Suharto yang menyatakan berhenti pada 1998. MPR hasil pemilu 1999 yang diantarkan Presiden Habibie, kemudian mengamandemen secara fundamental konstitusi kita.
"Partai-partai itu dulu terbatas, pada Orba hanya dua parpol, yaitu PDI dan PPP. Golkar bukan partai, yang jadikan Golkar partai itu Habibie," ujarnya.
Dijabarkannya, saat ini setiap orang memiliki kemungkinan untuk mendirikan partai asalkan dapat memenuhi persyaratannya. Rakyat juga bebas memilih.
Para politisi partai yang menang pemilu duduk sebagai anggota DPR yang berkewenangan membuat Undang-Undang. Demikian pula presiden berkewenangan membuat keputusan presiden sebagai produk hukum.
"Tidak ada satu partai pun di Indonesia memilik lebih dari 20 persen suara. Tetapi presiden 51 persen. Presiden yang dipilih itu harus 100 persen memihak kepentingan rakyat," kata Habibie.
Baca juga:
WTO Puji Reformasi Ekonomi Indonesia
"Banyak negara di seluruh dunia sekarang melihat Indonesia."
