- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD), mengajukan 85 Rancangan Undang-undang (RUU) untuk dibahas dalam progral legislasi nasional (Prolegnas) 2015. Sementara pemerintah, mengajukan 12 RUU prolegnas.
Pimpinan Komite III DPD RI, Gede Pasek Suardika, mengatakan ada sejumlah RUU yang diajukan baik tentang pertahanan, perbatasan daerah dan negara, hingga ekonomi kreatif.
"Jumlah usulan DPD untuk prolegnas terdapat 85 RUU. Kami berharap Undang-undang yang disahkan di periode sekarang lebih banyak dari pada periode sebelumnya," kata Pasek, dalam rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Jakarta, Kamis 29 Januari 2015.
Pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Yassona H Laoly mengatakan, pemerintah hanya mengajukan 12 RUU untuk prolegnas.
Diantaranya, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU tentang merek, RUU tentang paten, RUU perubahan Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Ada juga RUU tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi, RUU penerimaan negara bukan pajak, RUU jaring pengaman sistem keuangan, RUU perubahan harga Rupiah, RUU perkoperasian.
RUU perubahan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. RUU hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang merpakan pengganti Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terakhir, RUU tentang kekarantinaan kesehatan.
Baik DPD dan Menkumham, meminta untuk pemerintah, DPD dan DPR untuk fokus menyelesaikan prolegnas ini. Tidak mementingkan ego masing-masing seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya.
"Kami menyambut ajakan Pak Menteri dan DPD untuk duduk bersama terkait kontribusi prolegnas ke depan," kata anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS, Abdul Hakim.
Baca juga:
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
