- ANTARA FOTO/SEPTRES/Intan
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo batal menandatangani Keputusan Presiden tentang pembentukan Tim Independen yang beranggotakan sembilan orang. Padahal draf Keppres itu sudah selesai dibuat sejak kemarin oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Tidak adanya keppres ini, membuat Tim Independen lemah keberadaannya dan tak bisa mencari fakta secara maksimal untuk membantu Jokowi memecahkan masalah KPK Vs Polri ini. Apalagi, mereka tidak terikat dengan masa tugas.
"Karena ini tim independen tidak ada masa tugasnya," kata Anggota Tim Independen Imam Prasojo di Kompleks Istana Kepresidenan, jakarta, Rabu 28 Januari 2015.
Meski begitu, menurut Imam, mereka akan tetap siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Jokowi.
"Sepanjang dibutuhkan, sebagai tim yang berikan masukan setiap saat kami siap. Sepanjang kami masih hidup," lanjutnya.
Berbeda dengan orang-orang di sekitar Jokowi, Tim Independen inilah satu-satunya yang lantang memberi masukan kepada Jokowi untuk membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan.
Namun, menurut penilaian Direktur Eksekutif PolcoMM Institute, Heri Budianto, ada yang tak suka dengan keberadaan tim independen ini. Sebab mereka dinilai sebagai senjata Jokowi untuk melawan partai dan orang-orang di sekelilingnya yang mendesaknya melantik Budi Gunawan.
"Presiden Joko Widodo masuk dalam pusaran politik yang rumit sehingga menggunakan tokoh-tokoh independen untuk melawan kekuatan politik. Presiden Joko Widodo ingin KPK diperkuat dan tidak dilumpuhkan,” katanya.
Mereka yang menjadi tim independen adalah Syafii Maarif sebagai ketua tim, Jimly Ashiddiqque sebagai wakilnya, Hikmahanto Jumawa sebagai sekretaris dan anggota lainnnya adalah mantan Kapolri Jenderal (purn) Sutanto, mantan Wakalpolri Oegroseno, Mantan pimpinan KPK Erry Riyana, Bambang Widodo umar, Imam Prasojo dan Tumpak Hatorangan Panggabean. (ren)
Baca juga:
WTO Puji Reformasi Ekonomi Indonesia
"Banyak negara di seluruh dunia sekarang melihat Indonesia."
