Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tak lama lagi memasuki masa 100 hari. Mereka dilantik pada 20 Oktober 2014.
Namun, belum genap 100 hari persoalan terus muncul. Ada menteri yang tak bisa memberikan respons baik ketika menghadapi suatu gejolak. Misalnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edi Purdjianto.
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
Namun, belum genap 100 hari persoalan terus muncul. Ada menteri yang tak bisa memberikan respons baik ketika menghadapi suatu gejolak. Misalnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edi Purdjianto.
Baca Juga :
Ahok Ungkap Alasan Jokowi Sindir Keuangan Daerah
Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla, memastikan belum ada rencana pergantian menteri
(reshuffle)
jelang 100 hari pemerintahan baru itu. "Belum. Masa 100 hari langsung
reshuffle
," kata dia di kantornya, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2015.
Wapres juga membantah akan ada evaluasi terhadap kinerja mereka jelang 100 hari. Evaluasi tak perlu menunggu momentum tertentu. “Kapan pun dia selalu dievaluasi," katanya.
Tetap semangat
Menurut Wapres, para menteri dalam Kabinet Kerja sekarang masih bersemangat. Itu itu tidak hanya muncul saat pidato serah-terima jabatan.
"
You
(Anda) sekarang cari menteri tidak banyak di kota karena harus ke daerah untuk melihat keadaan, melaksanakannya. Jadi semangat itu ada semangat untuk pidato awalnya, perencanaan, ya, mesti pidato. Sekarang semangatnya harus kerja," kata JK.
Dia menilai, banyak menteri yang diberitakan tengah berada di sejumlah daerah di Tanah Air. Itu tanda bahwa mereka bekerja dan tidak hanya duduk manis di kantor.
"Saya mau rapat saja tidak bisa karena semua menteri tidak ada. Hari ini mesti rapat dua kali, tidak ada, karena semua ikut Presiden dalam hal pelabuhan, melihat listrik," tuturnya.
Baca berita lain:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla, memastikan belum ada rencana pergantian menteri