Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id -
PDI Perjuangan angkat suara soal dugaan publik yang mengaitkan penyelidikan KPK terkait dana talangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dengan Megawati Soekarnoputri.
Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengakui, bahwa eksekusi BLBI yang mencapai triliunan rupiah itu memang dilakukan pemerintahan Megawati. Namun, itu sudah terjadi sejak zaman Orde Baru.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengakui, bahwa eksekusi BLBI yang mencapai triliunan rupiah itu memang dilakukan pemerintahan Megawati. Namun, itu sudah terjadi sejak zaman Orde Baru.
Baca Juga :
Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma
"Untuk BLBI, posisinya kami tidak ragu karena kedudukan Ibu Megawati mandataris, dari MPR yang memilih dan melantik beliau. Proses BLBI itu lanjutan dari MPR," kata Effendi di gedung DPR, Jakarta, Selasa 27 Januari 2015.
Sebagai mandataris MPR, kata Effendi, maka Megawati harus menjalankan amanat-amanat yang sudah digariskan oleh MPR. Saat itu, pemilihan presiden masih diwakilkan oleh MPR.
"Sebagai mandataris, beliau melanjutkan proses dari zaman Orde Baru ketika Pak Harto (Presiden ke-2 RI Soeharto) memberikan BLBI, dilanjutkan Pak Habibie (Presiden ke-3 RI), ditindak lanjuti Abdurrachman Wahid (Presiden ke-4 RI) dan dieksekusi zaman Megawati (Presiden ke-5 RI)," jelas Effendi.
Dengan situasi seperti itu, lanjut Effendi, prosesnya sudah benar. Tidak ada yang salah yang dilakukan Presiden Megawati, seperti yang banyak diduga-duga orang.
Sebelumnya, Desember lalu, KPK memanggil beberapa mantan pejabat era Presiden Megawati seperti Rizal Ramli, Dorojatun Kuntjoro Jakti, dan bahkan Rini Soemarno terkait BLBI.
Effendi yakin proses penyelidikan KPK soal BLBI, yang sudah memanggil sejumlah mantan pejabat di era Megawati itu, tidak akan sampai menjerat putri Proklamator Bung Karno itu. "Kita tidak berpikir ada suatu yang salah. Jadi tidak ada kaitannya," kata Effendi.
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Untuk BLBI, posisinya kami tidak ragu karena kedudukan Ibu Megawati mandataris, dari MPR yang memilih dan melantik beliau. Proses BLBI itu lanjutan dari MPR," kata Effendi di gedung DPR, Jakarta, Selasa 27 Januari 2015.
