Sumber :
VIVA.co.id
- Komisi X DPR RI hari ini mengadakan Rapat Kerja dengan Kemendikbud, di Senayan. Mereka membicarakan program Kemendikbud periode 2014-2019.
Salah satu program yang dibahas adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP). Anies Baswedan, selaku Mendikbud, membandingjan KIP dan BSM. Menurutnya, BSM hanya menjangkau warga miskin yang sudah berstatus siswa karena data yang dipakai berasal dari sekolah. Sedangkan KIP, yang memakai data sensus wilayah menjangkau seluruh warga Indonesia.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Salah satu program yang dibahas adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP). Anies Baswedan, selaku Mendikbud, membandingjan KIP dan BSM. Menurutnya, BSM hanya menjangkau warga miskin yang sudah berstatus siswa karena data yang dipakai berasal dari sekolah. Sedangkan KIP, yang memakai data sensus wilayah menjangkau seluruh warga Indonesia.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Mendikbud juga menjabarkan laporan rancangan anggaran KIP. Anies berharap DPR membantu agar anggaran KIP bisa masuk APBN-P 2015.
Selanjutnya, Rapat Kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi X, Teuku Riefky Harsya, membahas permasalahan Ujian Nasional. Kemendikbud mengusulkan perubahan terhadap sistem Ujian Nasional.
Ujian Nasional, menurut Anies, terlalu tinggi "tekanan politik-"nya. Tekanan ini disebabkan oleh digabungnya ujian evaluasi mutu pendidikan dan ujian kelulusan sekolah. Akibatnya, banyak kecurangan yang terjadi, data mutu prndidikan pun menjadi tak akurat. Solusinya, Ujian kelulusan harus dipisah dengan pengukuran mutu pendidikan. Sedangkan untuk mengurangi tekanan, siswa yang kurang bisa mengulang ujian. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Mendikbud juga menjabarkan laporan rancangan anggaran KIP. Anies berharap DPR membantu agar anggaran KIP bisa masuk APBN-P 2015.
