Jokowi Kumpulkan Bupati dan Wali Kota di Istana Bogor

Rapat koordinasi ini rencananya dilakukan pada tanggal 22 hingga 23 Januari 2015. Pelaksanaan rakor ini melibatkan peran dan kerjasama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Pelaksanaan rakor ini rencananya dilakukan dua tahap. Tahap pertama, dilaksanakan hari ini meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Riau.

Sementara tahap dua akan dilaksanakan besok, Jumat 23 Januari 2015 yang meliputi wilayah Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, NTT, NTB dan Bali.

Maksud dari rakor dengan bupati dan walikota ini, kata Tjahjo, adalah untuk membahas prioritas pemerintah yaitu, kedaulatan pangan yang meliputi program reformasi agraria dan pengendalian lahan pertanian, optimalisasi pengelolaan irigasi dalam rangka mendukung kedaulatan pangan, peningkatan produktifitas sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.

Kemudian membahas soal infrastruktur yang meliputi penguatan infrastruktur perhubungan dan maritim, energi, pariwisata, dan kedaulatan pangan. Ada pula membahas soal potensi kelautan yang terdiri atas penguatan konektivitas laut dan industri padat karya, pemberantasan ilegal fishing dan pasar gelap ikan, peningkatan konservasi pemanfaatan budi daya laut, penguatan SDM bidang kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tak hanya itu, Jokowi juga akan membahas soal sumber daya alam yang meliputi ilikm investasi perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

Kemudian, bicara masalah energi yang meliputi optimalisasi pemanfaatan gas sebagai sumber energi, penguatan infrastruktur energi, mengatasi kelangkaan listrik dan pengembangan teknologi hemat energi.

Selain itu, Jokowi juga ingin membahas soal kendala dalam perizinan, pelayanan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan ego sektoral.

"Dari situ diharapkan bapak presiden mendapat masukan dari para bupati dan walikota serta memberikam arahan terkait isu-isu strategis yang merupakan representasi publik daerah, sehingga para bupati dan walikota dapat menindaklanjuti di daerahnya masing-masing," ujar Tjahjo.