- Biro Pers Istana/Abror Rizky
VIVA.co.id - Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait menegaskan polemik yang terjadi di tubuh Polri sama sekali tidak ada kaitannya dengan konflik antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Saya rasa tidak begitu, SBY dan Megawati negarawan. Saya kira tidak ada yang berpandangan begitu. Nggak ada yang berpandangan ini persoalan SBY dan Megawati atau SBY dengan Jokowi," kata Maruarar di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 20 Januari 2015.
Dia juga membantah bahwa penonaktifan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri ini adalah aksi bersih-bersih "orang SBY". Sebab politikus yang akrab disapa Ara ini yakin Jokowi tak akan melakukan hal itu.
Kondisi serupa tambah Ara, juga bisa dilihat ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dia tak melakukan pembersihan terhadap orang-orang Fauzi Bowo.
"Saya pikir karakter Jokowi tidak seperti itu. Dia tidak melakukan itu. Dia tentu mengedepankan meritokrasi, mengedepankan kinerja, prestasi, profesionalisme, bukan karena subjektifitas. Karena kalau di pemerintahan SBY bagus, kenapa tidak," ujarnya.
Menurut dia, tak ada yang bisa memprovoksi hubungan antara SBY dan Jokowi. Bahkan, pertemuan Jokowi dan SBY pada akhir 2014 lalu untuk membahas soal pilkada itu telah mengubah konstelasi politik di jajaran elit.
"Buktinya ada partai yang dulu mendukung pilkada tak langsung akhirnya mendukung pilkada langsung. Rakyatnya nggak berubah kok. Rakyatnya memang mau pilkada langsung," kata dia.
Ara kembali menegaskan hubungan SBY dan Jokowi adalah hubungan yang sangat matang. Kedua tokoh itu bisa bertemu untuk satu agenda bersama tanpa bagi-bagi kekuasaan dan tanpa janji-janji politik.
Tanggapan SBY
SBY melalui melalui akun Facebooknya, Senin 19 Januari 2015, menanggapi berbagai masalah yang berhubungan dengan Polri. Termasuk, isu-isu soal pergantian Kapolri.
Kata SBY, di tengah situasi politik yang menghangat saat ini, dia mendengar sejumlah isu yang dapat memecah belah di antara masyarakat.
"Termasuk antara Presiden Jokowi dengan saya. Diisukan bahwa yang tengah dilakukan sekarang ini adalah pembersihan "orang-orang SBY", baik di jajaran TNI, Polri maupun aparatur Pemerintahan," kata SBY.
SBY mengaku terhenyak. Alasannya, kalau yang dianggap orang-orang SBY itu adalah yang ada dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu-- yang sesungguhnya adalah posisi politik (political appointee)-- hal itu masih masuk akal.
Tetapi, kata SBY, kalau para perwira TNI dan Polri profesional, atau para eselon satu jajaran pemerintahan yang statusnya adalah abdi negara itu diistilahkan sebagai "orang-orang SBY", menjadi tidak masuk akal.
"Jika setiap pejabat tinggi yang bertugas di era SBY harus segera diganti alias dibersihkan, karena dianggap sebagai orang-orang SBY, alangkah malangnya mereka. Apa salah dan dosa mereka?" ujar SBY. [Selengkapnya:]
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
"Sudah jadi budaya di Indonesia."
