- Antara/Andika Wahyu
VIVA.co.id - Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai banyak tekanan terhadap Presiden Joko Widodo dari partainya yang tidak bisa ia bendung. Dalam hal ini pemilihan Kapolri Komjen Budi Gunawan.
"Banyak pihak yang mengatakan demikian," kata Didi kepada VIVA.co.id Minggu 18 Januari 2015.
Didi berharap, Jokowi memilih pejabat yang sesuai dengan keyakinan. Selain itu, juga harus berdasarkan informasi yang baik.
"Apabila meragukan calon yang diusulkan, maka Presiden mutlak untuk berani mengatakan tidak," katanya.
Apalagi, lanjut Didi, manakala usulan itu ternyata diduga korupsi, atau bermasalah lain, baik melanggar pajak, HAM atau lainnya.
"Buktikan Presiden Jokowi tidak bisa didikte. Apalagi kalau usulan partai atau siapapun berpontensi bermasalah hukum," katanya.
Didi menilai, Presiden harus punya karakter. Jangan sampai, dugaan kalau Presiden Joko Widodo adalah petugas partai, benar adanya.
"Presiden harus punya karakter dan pendirian. Harus jadi Presiden bagi kita semua, bukan petugas partai," katanya.
Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Pol Badrodin Haiti, yang sebelumnya adalah Wakapolri, sebagai Plt Kapolri.
Penunjukan ini, menyusul status tersangka Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan. Budi disangka melakukan korupsi dan menerima hadiah atau janji.
Status tersangka ini menjadi polemik, karena disaat bersamaan Komisi III DPR melakukan fit and proper test. Hingga pada Paripurna DPR Kamis 15 Januari 2015, diputuskan menerima Komjen Budi Gunawan. Hanya Fraksi Partai Demokrat yang menolak.
Baca juga:
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
