- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyoroti penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam uji kelayakan calon Kapolri.
Menurut anggota DPR Abubakar Alhabsyi, hal itu mengagetkan. Namun demikian, DPR tetap melanjutkan fit and proper test sepanjang Presiden Joko Widodo (Jokowi( tidak menarik kembali pencalonan itu.
Abubakar meminta Budi Gunawan menjelaskan duduk perkara seputar rekening gendut yang disangkakan kepadanya. "Bagaimana duduk perkaranya, mohon dijelaskan bapak calon Kapolri," katanya.
Politisi yang terpilih sebagai anggota DPR dari Kalimantan Selatan itu juga menanyakan pandangan Budi Gunawan seputar jilbab untuk Polwan. Soal aturan jilbab untuk polwan ini sempat menjadi polemik tahun lalu.
"Bagaimana pandangan bapak calon Kapolri mengenai jilbab polwan," katanya.
Budi Gunawan juga diminta menjelaskan pendekatannya dalam pengendalian massa. Abubakar menyoroti seringnya terjadi unjuk rasa dari masyarakat ataupun kericuhan horizontal antar warga yang butuh penanganan kepolisian.
Saat menyampaikan paparan diawal sesi uji kelayakan, Budi mengatakan persoalan tuduhan transaksi mencurigakan yang mengarah kepadanya sudah ditindaklanjuti oleh Bareksrim Polri. Petugas telah menyelidiki laporan hasil analisis PPATK terkait dengan rekening-rekening Pati Polri. LHA dari PPATK itu diterima ke Bareskrim Polri pada 18 Juni 2010.
Hasil penyelidikan Bareskrim Polri itu juga diserahkan kepada dia pada 20 Oktober 2010, yang isinya pemberitahuan mengenai transaksi Budi Gunawan yang dicurigai selama ini ternyata wajar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
"Perlu kami jelaskan, ini adalah produk hukum yang sah. Artinya produk hukum dari institusi yang sah yang punya kekuatan hukum," ujar Budi.
Baca juga:
Kapolri Akan Pensiun, Jokowi Diminta Cermat Pilih Pengganti
Diharapkan tak ramai tarik-menarik kepentingan politik.
