- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Mahkamah Agung keberatan tangani perkara sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang bakal berlangsung serentak tahun ini. Sebab selama ini para pihak yang bersengketa dalam Pilkada tidak menghormati hukum, bahkan merusak citra pengadilan.
"Kami berdoa agar sengketa pemilu tidak dibawa ke pengadilan, karena praktiknya justru menghinakan pengadilan meski hakimnya telah setengah mati berusaha," kata Hakim Agung MA Bidang Tata Usaha Negara, Supandi, di gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat 9 Januari 2014.
Ia menuturkan, MA telah susah payah membangun citra pengadilan yang baik di mata masyarakat. Namun, sebagian masyarakat seperti kasus sengketa Pilkada justru merusak martabat dan wibawa lembaga peradilan tersebut.
Oleh karena itu, ia berpendapat ada pengadilan khusus yang menangani sengketa pemilihan pemimpin daerah yang sarat kepentingan politik tersebut.
"Itu sangat menyedihkan, padahal kita semua berkepentingan mempunyai pengadilan yang berwibawa, terhormat dan dihormati. Jadi kami tetap ingin dan berdoa hendaknya negara ini punya suatu pengadilan khusus pemilu, yang bernama electoral court, seperti wasit sepakbola," terangnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum gelar rapat membahas pengaturan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan Mahkamah Agung (MA) di gedung KPU, Jakarta, Jumat 9 Januari 2015. Rapat yang berlangsung tertutup ini dihadiri oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik beserta sejumlah Komisioner dan Hakim Agung MA Bidang Tata Usaha Negara, Supandi.
MA telah mempersiapkan perangkat hakim dalam menyelesaikan sengketa Pilkada. Hal itu menyusul penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pilkada langsung yang akan dimintai persetujuan DPR RI dalam waktu dekat. (ren)
Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma
PDIP sampai saat ini belum memutuskan calon gubernur DKI.
