Sumber :
- Antara/Puspa Perwitasari
VIVAnews
- Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan meminta pemerintahan Joko Widodo tidak menjual konsep-konsep Presiden pertama Soekarno seperti Tri Sakti. Sebab selama ini, kebijakan pemerintah tidak terlihat pro terhadap rakyat.
"Mereka bilang Nawa Cita dan Tri Sakti, ya cara penyelesaian masalahnya harus sama dengan Nawa Cita dan Tri Sakti," kata Dani di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis 8 Januari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
"Mereka bilang Nawa Cita dan Tri Sakti, ya cara penyelesaian masalahnya harus sama dengan Nawa Cita dan Tri Sakti," kata Dani di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis 8 Januari 2015.
Baca Juga :
Ahok Ungkap Alasan Jokowi Sindir Keuangan Daerah
Dani mengatakan, dari dari draf awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, terlihat pemerintah akan mengurangi subsidi energi dari 3,4 persen terhadap PDB pada 2014 menjadi 0,7 persen terhadap PDB pada 2019. Dia menyebut bahwa rencana itu adalah kejahatan pembangunan nasional.
"Bukan mensejahterakan masyarakat tapi menyengsarakan masyarakat," ujarnya.
Dani menuturkan, klaim pemerintah bahwa penikmat subsidi BBM adalah kelas menengah ke atas sudah lama terbantahkan. Yang benar adalah subsidi itu lebih banyak dinikmati kelas menengah ke bawah.
"Mafia migas tetap bekerja. Perusahaan multi nasional terus mendesak agar harga BBM sesuai pasar. Ini menjadikan mereka bisa mendirikan SPBU-SPBU baru," imbuhnya.
Dani pun mengkritik tim reformasi tata kelola migas yang dipimpin Faisal Basri. Jika mereka bekerja dengan benar maka rekomendasi yang bukan penghapusan premium.
"Yang dimaksud reformasi adalah kita melakukan restrukturisasi. Apa benar 85 persen sumur migas nasional dimiliki perusahaan asing. Bertahun-tahun kita nggak punya kilang utk memproduklsi premium, apa benar secara konstitusi?" tuturnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dani mengatakan, dari dari draf awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, terlihat pemerintah akan mengurangi subsidi energi dari 3,4 persen terhadap PDB pada 2014 menjadi 0,7 persen terhadap PDB pada 2019. Dia menyebut bahwa rencana itu adalah kejahatan pembangunan nasional.
