- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berada langsung di bawah Presiden.
Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjayanto, Perpres itu telah keluar hari ini, Rabu 31 Desember 2014.
"Perpresnya hari ini sudah keluar, BPKP langsung di bawah Presiden, sehingga Presiden langsung memiliki ribuan auditor yang bisa membantu Presiden untuk melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan,” kata Andi.
Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya mendukung sepenuhnya keputusan tersebut. Alasannya, dengan BPKP di bawah Presiden, pemerintah dapat bergerak cepat melawan berbagai kejahatan ekonomi.
"BPKP tidak hanya hadir sebagai alat negara di dalam melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap berbagai bentuk kejahatan di bidang ekonomi seperti pengemplangan pajak; penyelundupan; transfer pricing, dan lain-lain yang selama ini banyak merugikan keuangan negara," kata Hasto.
Menurut dia, dengan kekuatan BPKP yang didukung lebih dari 4.000 auditor, Presiden sekarang memiliki kekuatan tambahan untuk mewujudkan kedaulatan di bidang keuangan negara.
"Harus dipahami bahwa sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan keuangan negara. Karena itulah perubahan kedudukan BPKP tersebut akan semakin mempermudah pemenuhan janji presiden untuk melakukan reformasi di sistem perpajakan," ujar Hasto.
Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK ini menambahkan, dengan demikian tahun 2015 nanti tidak akan ada toleransi bagi para pengemplang pajak, dan para pelaku kejahatan di bidang perekonomian.
Karenanya, selain mendukung langkah tersebut, DPP PDI Perjuangan juga mengingatkan pemerintah, agar penunjukan dirjen pajak benar-benar memerhatikan pemahaman ideoligis bahwa kedaulatan di bidang keuangan negara merupakan keharusan, dan memiliki kemampuan besar di dalam melakukan reformasi di bidang perpajakan.
"Dengan menjadikan BPKP di bawah Presiden secara langsung, maka Presiden dapat memerintahkan Dirjen Pajak dan Kepala BPKP untuk bekerja sama, agar target penerimaan negara di sektor perpajakan dapat ditingkatkan sekurang-kurangnya Rp600 triliun sebagaimana ditargetkan presiden," ujarnya. (asp)
Perang OS VR, Mark Zuckerberg Bakal Geser visionOS Milik Apple dengan Meta Horizon
CEO Meta, Mark Zuckerberg dikabarkan ingin membuat operating system OS untuk perangkat virtual reality (VR). Proyek ini dikerjakan bersama Microsoft, Lenovo dan Asus.
