- REUTERS/Beawiharta
VIVAnews - Kinerja Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Jusuf Kalla dinilai belum menunjukkan kinerja menjanjikan. Bahkan publik tidak banyak mengenal 34 para pembantu Jokowi-JK itu.
Direktur lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi, mengatakan munculnya persepsi publik tersebut terungkap dalam survei yang digelar selama tujuh hari. Dari tanggal 1 Desember hingga 7 Desember 2014 terhadap 1.220 responden di 33 provinsi di Indonesia.
Hasil menunjukkan, publik cuma mengenal empat orang menteri, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti; Menteri Budaya dan Dikdasmen, Anies Bawesdan; Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani; dan Menteri Sosial, Khofifah Indra Parawansa.
"Dari keempatnya ini, itupun tidak semuanya dianggap memiliki kinerja menjanjikan," kata Hasan dalam Pemaparan dan Diskusi Hasil Survei Nasional Approval Rating Pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta, Minggu 21 Desember 2014.
Sementara itu, politikus Partai Golongan Karya, Muhammad Misbakhun, menambahkan secara keseluruhan memang belum bisa digeneralisir hasil kinerja kabinet Jokowi-JK. Namun hal itu bisa menjadi pertanda kepada pemerintahan untuk melakukan kontrol kinerja kepada kabinetnya.
Baik Jokowi maupun JK, kata dia, harus mengubah strategi pengawasan kepada jajarannya. Sehingga dapat efektif memberikan pengawasan hasil kepada jajarannya.
"Saya ingat ketika Pak Jokowi memerintahkan tenggelamkan kapal asing, perintah itu sampai tiga kali diserukan. Inikan ada kesan bahwa Jokowi ternyata sudah mulai mengeluhkan terhadap kinerja menterinya. Sebab itu dibutuhkan kontrol penuh kepada kabinet ini," kata Misbakhun.
Jokowi, kata dia, tak perlu lagi melakukan hal yang disasarkan untuk mendongkrak popularitas. 'Blusukan' ke daerah, hendaknya lebih ditujukan untuk mengawasi kerja para pembantunya.
"Misalnya Pak Presiden nyamar jadi apa, terus tiba-tiba muncul dimana untuk awasi para menterinya. Yang jelas, kalau cuma blusukan untuk popularitas, itu sudah selesai pada pilpres lalu," ujar Misbakhun.
Baca juga:
PDIP Gugat KPU ke PTUN, Ganjar: Tugas Saya dan Pak Mahfud Berakhir Usai Putusan MK
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyerahkan proses gugatan PDIP ke pengadilan PTUN Jakarta
