Wakil Sekjen Golkar: Dewan Pertimbangan Sudah Upayakan Rekonsiliasi
Minggu, 21 Desember 2014 - 08:42 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
VIVAnews
- Partai Golkar meminta seluruh kader tidak memperkeruh suasana dengan mengeluarkan pernyataan yang bersifat menyerang pribadi atau personal orang lain. Apalagi, kalau yang diserang adalah tokoh seperti Akbar Tandjung.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Riyono Asnan, menegaskan Akbar adalah tokoh yang berhasil mengembalikan kejayaan partai saat krisis usai jatuhnya rezim Orde Baru. Bahkan, Akbar berhasil memenangkan Partai Golkar pada Pemilu 2004.
"Upaya rekonsiliasi sudah diusahakan oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung sebelum diadakan Rapat Pimpinan Nasional di Yogyakarta pertengahan November lalu," kata Riyono, saat dihubungi VIVAnews , Sabtu 20 Desember 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Riyono Asnan, menegaskan Akbar adalah tokoh yang berhasil mengembalikan kejayaan partai saat krisis usai jatuhnya rezim Orde Baru. Bahkan, Akbar berhasil memenangkan Partai Golkar pada Pemilu 2004.
Baca Juga :
Viral Obrolan Lawas Billy Syahputra dengan Chandrika Chika, Ibunya Singgung Soal Narkoba
"Upaya rekonsiliasi sudah diusahakan oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung sebelum diadakan Rapat Pimpinan Nasional di Yogyakarta pertengahan November lalu," kata Riyono, saat dihubungi VIVAnews , Sabtu 20 Desember 2014.
Riyono menuturkan, dalam memberikan pengarahan di forum Rapimnas itu, Akbar sudah meminta supaya Munas diadakan awal 2015 sesuai hasil kesepakatan rapat pleno DPP Partai Golkar yang digelar pada Kamis 13 November 2014.
Namun, upaya Dewan Pertimbangan (Wantim) ini ternyata gagal karena mayoritas DPD I tetap meminta Munas diadakan 30 November-3 Desember 2014 dengan opsi tempat Bandung, Surabaya, dan Bali.
"Sebagai tokoh yang paham tata kelola berorganisasi yang benar, Bang Akbar tentu mengikuti hasil keputusan Rapim tersebut sebagai mekanisme pengambilan keputusan organisasi di bawah Munas, sebagaimana diatur dalam AD/ART partai," terangnya.
Riyono mengungkapkan, Rapim di Yogyakarta itu juga dihadiri oleh Agung Laksono dan kelompoknya.
Langkah Akbar untuk melakukan upaya rekonsiliasi juga dengan cara meminta informasi perkembangan situasi politik terakhir dengan melakukan pertemuan dengan Menkopolhukam, Kepala BIN, dan Kapolri. Karena, pada saat itu Menkopulhukam meminta supaya Munas ditunda awal 2015.
"Dari hasil pertemuan tersebut dan untuk menghindari perpecahan akhirnya Bang Akbar mengadakan rapat Wantim dan hasilnya meminta supaya Munas ditunda sampai ada kesepakatan dari pihak-pihak yang berkepentingan," ujarnya.
Namun, lanjut Riyono, hasil rapat Wantim itu ternyata belum mampu mengubah keinginan DPD-DPD yang berkeinginan menggelar Munas 30 November-3 Desember di Bali.
"Sebelum Munas di Bali dibuka secara resmi, Bang Akbar mengajak bertemu dengan Pak Agung Laksono untuk membicarakan kesepakatan waktu munas. Saat itu, ARB (Aburizal Bakrie) bersedia Munas diadakan Oktober 2015," jelasnya.
Atas perubahan sikap ARB tersebut, Akbar berniat mengomunikasikan dengan Agung dan dinegosiasikan ulang. Harapannya, keduanya bersedia menggelar Munas pada Juli atau Agustus. Namun, Agung tidak bersedia hadir dalam pertemuan yang telah disepakati itu.
"Jadi, Bang Akbar selaku senior Golkar sudah berupaya maksimal untuk mempertemukan pihak-pihak yang bertikai," katanya.
Oleh karena itu, dia meminta kubu Agung tidak menebar isu bahwa seolah-olah Akbar tidak pernah berupaya mencari solusi atas konflik yang terjadi di Golkar ini. Terlebih, dengan tuduhan yang tidak mendasar seperti melakukan konspirasi dengan ARB men-
setting
Munas di Bali.
Riyono yang juga Staf Ahli Fraksi Partai Golkar DPR RI ini berpendapat, yang terpenting sekarang adalah bagaimana konflik yang merugikan organisasi ini diakhiri secepatnya dengan cara yang bisa diterima oleh semua pihak.
Dia menambahkan, semua elemen partai harus berpikir jernih dengan hati yang tulus untuk sama-sama mencari solusi terbaik bagi partai untuk menghadapi agenda-agenda politik nasional seperti Pilkada serentak pada 2015.
"Sebagai generasi muda yang masuk Golkar di era reformasi, saya menyayangkan jika partai sebesar Golkar ini tidak dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang elegan, beradab, dan sesuai mekanisme organisasi," tutur Riyono.
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Riyono menuturkan, dalam memberikan pengarahan di forum Rapimnas itu, Akbar sudah meminta supaya Munas diadakan awal 2015 sesuai hasil kesepakatan rapat pleno DPP Partai Golkar yang digelar pada Kamis 13 November 2014.
