Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fahri Hamzah, meminta pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk segera memproduksi satelit mitigasi bencana. Itu penting untuk melihat lebih dini potensi bencana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Antariksa.
"Kami ingatkan ke Pemerintah, Pak Jokowi mungkin belum melihat bahwa kita sekarang punya Undang-Undang Antariksa. Di antaranya, Undang-Undang Antariksa itu adalah melihat potensi bencana menggunakan satelit," kata Fahri di sela mengunjungi Posko Induk Bencana di Karangkobar, Banjarnegara, Rabu, 17 Desember 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kami ingatkan ke Pemerintah, Pak Jokowi mungkin belum melihat bahwa kita sekarang punya Undang-Undang Antariksa. Di antaranya, Undang-Undang Antariksa itu adalah melihat potensi bencana menggunakan satelit," kata Fahri di sela mengunjungi Posko Induk Bencana di Karangkobar, Banjarnegara, Rabu, 17 Desember 2014.
Baca Juga :
Mengenali Tanda-Tanda Tantrum Tidak Normal pada Anak, Orang Tua Harus Merespons dengan Cermat
Melalui pantauan satelit, kata Fahri, segala kegiatan alam yang berpotensi bencana di Indonesia bisa terlacak dengan cepat, sehingga aktivitas potensial kebencanaan bisa direspons dengan cepat oleh Pemerintah.
"Seperti kegiatan gunung berapi itu bisa dilacak dari satelit dan mudah direspons," imbuhnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, investasi satelit mitigasi bencana telah mendesak. Pemerintah harus bisa berinvestasi dan mendorong anak bangsa untuk memproduksi alat itu.
"Karena
ring of fire
kita selalu besar. Bencana itu terlalu melebar di mana-mana dari Sabang sampai Merauke. Karena itu tanpa satelit yang melaporkan kegiatan bencana, kita tidak bisa (memitigasi)," ujarnya.
Fahri didampingi beberapa anggota DPR melakukan pantauan langsung di daerah longsor Dusun Jemblung, Desa Sampang, Karangkobar, Banjarnegara.
Kegiatan itu, kata Fahri, masih akan dilakukan di pos-pos bencana lain di sejumlah wilayah di Indonesia. Sebab, dalam Undang-Undang MPR, DPR/DPRD dan DPD, posisi DPR diperkuat fungsi representasi. Bentuk implementasinya, salah satunya dengan terjun ke lokasi bencana alam.
"Seperti pos Sinabung, kami juga kerahkan di sana. Tradisi ini jadi gerakan bagi DPR. Jadi di masa akan datang keterlibatan kita terhadap reaksi cepat, serta bantuan cepat terhadap bencana," katanya.
Baca berita lain:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Melalui pantauan satelit, kata Fahri, segala kegiatan alam yang berpotensi bencana di Indonesia bisa terlacak dengan cepat, sehingga aktivitas potensial kebencanaan bisa direspons dengan cepat oleh Pemerintah.
