Golkar Sumut: Pemerintah Harusnya Sudah Paham Munas Bali yang Sah
Selasa, 16 Desember 2014 - 18:31 WIB
Sumber :
- Antara/Puspa Perwitasari
VIVAnews
- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara geram dengan sikap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) yang tak mengesahkan satu dari dua kubu partai itu.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut), Daudsyah Munthe, hari ini mengatakan seharusnya Kemenkum HAM sudah memahami bahwa kepengurusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Bali adalah yang sah. Sebab, Munas itu diselenggarakan sudah sesuai mekanisme dan aturan dasar Partai.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Tokoh Agama Papua: Jangan Ikut Ajakan Sesat Aksi Demo 1 Mei, Pihak Tidak Bertanggungjawab
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut), Daudsyah Munthe, hari ini mengatakan seharusnya Kemenkum HAM sudah memahami bahwa kepengurusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Bali adalah yang sah. Sebab, Munas itu diselenggarakan sudah sesuai mekanisme dan aturan dasar Partai.
Berbeda dengan penyelenggaraan Munas di tempat lain, yakni di Jakarta, yang tak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART). Maka, Kemenkum HAM semestinya sudah bisa menentukan kepengurusan yang sah.
Daudsyah menduga keputusan yang diambil Kemenkum HAM dipengaruhi desakan-desakan politik dari berbagai pihak agar Partai Golkar tak solid. Tapi dia tak menyebutkan pihak-pihak yang dimaksud.
Dia hanya meminta khalayak untuk tidak memanas-manasi dan menimbulkan kisruh Partai Golkar agar program Pemerintah dapat berjalan dengan baik. Lagi pula Golkar akan mendukung kebijakan Pemerintah jika itu memang berpihak pada rakyat.
Golkar Sumut juga meminta Pemerintah secepatnya menyelesaikan masalah dualisme itu agar pencanangan program-program Pemerintah dapat berjalan dengan baik. Jika tidak, masyarakat juga yang dirugikan. (ren)
Budi Hermansyah/Medan
Baca berita lain:
Baca berita lain:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Berbeda dengan penyelenggaraan Munas di tempat lain, yakni di Jakarta, yang tak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART). Maka, Kemenkum HAM semestinya sudah bisa menentukan kepengurusan yang sah.
