Sumber :
VIVAnews - Kartu BPJS Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), ternyata baru bisa aktif digunakan tujuh hari setelah pendaftaran. Aktivitas seperti ini jadi sorotan penting Komisi IX DPR RI.
Dalam rangkaian kunjungan kerja (kunker) ke kantor Wali Kota Balikpapan, Selasa (9/12), Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan menyampaikan kondisi realistis layanan kesehatan di Balikpapan. Anggota Komisi IX DPR, Okky Asokawati (F-PPP), mengatakan harusnya tidak ada pemberlakuan aktivasi atas penggunaan kartu BPJS Kesehatan.
“Sakit, kan nggak bisa nunggu. Ketika orang sudah ngurus kartu, harusnya dapat nomor dan langsung bisa dipakai sambil menunggu kartunya jadi,” harap Okky.
Okky lalu membandingkannya dengan di Jakarta, dapilnya sendiri. Di Puskesmas Jakarta Selatan, masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ingin mendaftar BPJS Kesehatan langsung dapat nomor dan hari itu pula sudah bisa dimanfaatkan untuk mendapat layanan kesehatan.
Bahkan, yang mengurus kartu BPJS secara mandiri, aktivasinya hingga tiga hari.
Menurut Okky, persoalan aktivasi kartu BPJS Kesehatan di berbagai daerah ternyata berbeda-beda. Ini jadi temuan menarik dan harus dijawab oleh Kemenkes dan Kepala BPJS Kesehatan Pusat.
Di Balikpapan masih ada 2.500 warga miskin yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan. “Pemutakhiran data harus selalu dilakukan. Selama ini, data yang digunakan memakai data tahun 2011. Dampaknya nanti bantuan jadi tidak tepat sasaran,” kilah Okky.
Sementara itu, mengomentari persoalan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kaltim, ternyata banyak duplikasi data kepesertaan. Peserta JKN dari BPJS Kesehatan yang lama, kembali didaftarkan dalam kepesertaan KIS.
Akibatnya, banyak penerima bantuan ganda. Dijelaskan Okky, dari pantauannya di lapangan, ternyata masyarakat lebih suka mengurus KIS daripada kartu JKN yang lama.
Pemilik KIS, sekaligus mendapat dana tunai Rp200 ribu per bulan. Inilah, lanjut Okky, yang membuat masyarakat antusias mengurus KIS daripada JKN yang terdahulu.
“Menurut hemat saya, ada diskriminasi bagi pemegang kartu BPJS. Sebetulnya, ini yang saya sudah wanti-wanti ketika Pak Jokowi berkampanye dalam Pilpres lalu. Tetapi, sekali lagi keputusan sudah diambil. KIS sudah diluncurkan. Kalau ditarik tidak mungkin, karena rakyat sudah terimingi dengan Rp200 ribu per bulan itu.”
Dari sisi sosialisasi, lanjut Okky, program JKN yang lalu belum masif dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Kini, sudah ada lagi program KIS dari pemerintahan baru. “Kebocoran banyak terjadi akibat terburu-burunya program KIS diluncurkan. BPJS kesehatannya saja masih belum mantap dalam hal sosialisasi, kemudian sudah ada KIS. Maka, rakyat pasti ngambil yang menguntungkan, yaitu KIS,” ujar Okky. (mh), foto : m. husein/parle/hr. (www.dpr.go.id)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Bahkan, yang mengurus kartu BPJS secara mandiri, aktivasinya hingga tiga hari.
