Dukung Interpelasi, Politisi PPP Dijatuhi Sanksi

Sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan DPR
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

VIVAnews - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Asrul Sani, menegaskan fraksi PPP di DPR tidak akan terlibat dalam upaya penggalangan hak interpelasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.

Penampilan Makin Sopan, Nikita Mirzani Ternyata Diawasi Rizky Irmansyah

Dia mengancam akan memberi sanksi pada anggota DPR dari PPP yang ikut menandatangani petisi hak interpelasi.

"Penandatanganan yang dilakukan teman-teman pelanggaran. Sanksi akan diberikan berupa teguran," katanya ketika dihubungi, Kamis 27 November 2014.

Asrul menegaskan fraksi PPP di DPR tidak mengambil bagian dalam interpelasi. Kebijakan partai dan fraksi meminta kepada para anggota fraksi tidak menjadi bagian dari interpelasi.

Namun PPP tetap akan mengawasi pengalihan subsidi BBM yang menurut pemerintah akan dialihkan ke sektor produktif. Selain itu, PPP juga akan mengawasi dana kompenasai yang diberikan dalam bentuk tiga kartu sakti oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kita lihat apa benar dipergunakan. Kita lihat bekerja normal atau tidak," ujarnya.

Sebelumnya Anggota Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun, mengatakan dukungan yang digalang jumlahnya sudah sangat signifikan.

"Jumlah yang memberikan dukungan terhadap interpeleasi BBM berjumlah 202 anggota. Mereka dari lima fraksi yang ada di DPR," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 26 November 2014 kemarin.

Misbakhun mengatakan anggota fraksi yang ikut menandatangani hak interpelasi berasal dari Golkar, PAN, Gerindra, PKS dan PPP. Ia menyebutkan ada enam orang anggota fraksi PPP yang ikut mendorong hak interpelasi.

"Kartika Yudhisti, Anas Thohir, A Fauzan Harun, Epyardi Asda, Asep Maoshul Affandy, dan Achmad Dimyati," katanya.

Misbhakhun menambahkan untuk interpelasi para anggota DPR tidak perlu menunggu instruksi dari partai. "Interpelasi adalah hak yang dimiliki setiap anggota DPR," katanya.

Ia yakin dukungan akan hak interpelasi ini akan terus bertambah. "Dukungan akan interpelasi ini akan kita serahkan pada pimpinan sebelum 5 Desember," katanya.

Baca juga:

Sidang Sengketa Pilpres di MK, Bawaslu Sebut Jokowi Bagi-bagi Bansos Tak Langgar Netralitas
Toko Alat Musik

Ekspansi Perusahaan Musik Terkemuka Asia Tenggara Diresmikan di Indonesia

Tujuan dari ekspansi ini adalah untuk meningkatkan pengalaman musik bagi para musisi di Indonesia.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024