Sumber :
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVAnews -
Pengamat politik Heri Budianto menilai wajar banyaknya reaksi masyarakat yang mempertanyakan pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno terkait pelaksanaan Munas Partai Golkar.
Ada dua faktor yang membuat pernyataan Menko Polhukam itu menjadi kontroversi. Pertama, pernyataan Tedjo disampaikan ketika ada perbedaan pandangan antara elite Partai Golkar terkait jadwal pelaksanaan Munas.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Ada dua faktor yang membuat pernyataan Menko Polhukam itu menjadi kontroversi. Pertama, pernyataan Tedjo disampaikan ketika ada perbedaan pandangan antara elite Partai Golkar terkait jadwal pelaksanaan Munas.
"Kita tahu kalau Januari, itulah yang diinginkan sebagian elite Golkar yang ingin Munas diundur, karena mereka beralasan tidak sesuai dengan Rapimnas di Yogyakarta. Posisi Pak Tedjo di situ menjadi kurang beruntung, karena dinilai berpihak," ujar Heri dalam acara
Kabar Petang
di
tvOne
, Rabu 26 November 2014.
Kedua
, latar belakang Tedjo adalah politikus Partai Nasdem, sehingga ada dugaan keberpihakan Tedjo dalam masalah Partai Golkar. "Karena, Nasdem kita tahu ada di kubu KIH, sehingga, berbagai tafsir seperti itu tidak bisa disalahkan," kata Heri.
Menurut Heri, langkah yang paling benar saat ini bagi Tedjo adalah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Menko Polhukam. Masalah dan dinamika yang terjadi di internal Golkar tidak perlu dicampuri. Karena kebebasan parpol dijamin konstitusi. "Pemerintah harus menjamin keamanan di sana (Bali)," kata dia.
Sementara itu, Tedjo membantah melakukan intervensi terhadap Golkar. Apalagi, adanya arahan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
"Saya sudah mundur dari Partai Nasdem. Tidak ada kaitan saya dengan Nasdem. Saya sekarang berpikir untuk pemerintahan. Itu juga bukan karena adanya keinginan kelompok di luar Pak Aburizal yang ingin Munas Januari," tuturnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kita tahu kalau Januari, itulah yang diinginkan sebagian elite Golkar yang ingin Munas diundur, karena mereka beralasan tidak sesuai dengan Rapimnas di Yogyakarta. Posisi Pak Tedjo di situ menjadi kurang beruntung, karena dinilai berpihak," ujar Heri dalam acara
