- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVAnews - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno membantah melakukan intervensi terhadap masalah internal Partai Golkar.
Menteri yang berasal dari Partai Nasdem itu meminta agar Golkar tidak menggelar Musyawarah Nasional di Bali pada 30 November-3 Desember 2014. Dia juga meminta agar Kapolri tidak mengeluarkan izin penyelengaraan Munas Golkar di Pulau Dewata.
"Saya tidak pernah melakukan intervensi. Saya tidak melihat partai. Walaupun itu Nasdem, Gerindra, atau apa saja. Karena juga Munas di Bali saya prediksi ada konflik makanya saya mengingatkan," ujar Tedjo saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu 26 November 2014.
Tedjo mengatakan tidak melarang penyelenggaraan Munas Golkar di Bali. Namun dia mengimbau agar Golkar tidak menggelar Munas di Bali akhir tahun ini dengan pertimbangan para wisatawan sedang banyak berdatangan.
Karena dia memprediksi, Munas Partai Golkar yang akan digelar di Bali dalam waktu dekat ini akan terjadi kericuhan. Sebagai Menko Polhukam, Tedjo merasa bertanggung jawab terhadap keamanan di Tanah Air.
"Karena Munas di Bali saya prediksi ada konflik. Makanya saya mengingatkan. Kalau terjadi konflik, tentu akan menghancurkan citra Indonesia di mata internasional," kata dia.
Tedjo mempersilakan Partai Golkar menggelar Munas pada akhir tahun. Namun, bukan di Bali. "Atau dilaksanakan di tempat lain yang tidak ada orang, ya tidak apa-apa," katanya.
Laporan: Fikri Halim
Baca juga
Kemenangan Prabowo-Gibran Diharap Jadi Peluang Kembangkan Ekonomi Berbasis Laut
Pasangan Prabowo-Gibran bakal memimpin Indonesia periode 2024-2029 setelah MK menolak seluruh permohonan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
